Ketua DPRD Garut Siap Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi

GOSIPGARUT.ID — Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ade Ginanjar menyatakan siap diperiksa Kejaksaan Negeri Garut yang berencana akan memanggil dan memeriksa sejumlah anggota legislatif di Jalan Patriot itu terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Dewan senilai Rp150 miliar dan BOP Dewan senilai Rp46 miliar.

“Kami tentunya siap jika Kejaksaan meminta klarifikasi atau keterangan yang diperlukan. Kami pun tentunya akan menerangkan sesuai tufoksi kami,” kata Ade Ginanjar, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait rencana Kejaksaan Negeri Garut yang akan memanggil sejumlah anggota dan pimpinan DPRD karena ada laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dan BOP Dewan.

Ia menjelaskan, yang dimaksud tupoksi tersebut adalah fungsi pengawasan yang dijalankan legislatif selama pemerintah daerah (eksekutif) melaksanakan pembangunan. Dan, ditambahkan Ade, selama itu tidak pernah terjadi penyimpangan pembangunan yang dilakukan DPRD, karena pihaknya hanya menjalankan fungsi pengawasan.

Sebelumnya diberitakan sejumlah media, Kejaksaan Negeri Garut akan memeriksa sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Garut, juga saksi untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Pokok Pikiran Dewan senilai Rp150 miliar dan BOP Dewan senilai Rp46 miliar.

Untuk itu, Kejari Garut pun telah menggelar rapat tertutup terkait proses penyelidikan tersebut.

“Ya, rapat dilakukan tertutup, agendanya pembentukan tim khusus serta penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Garut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Azwar, SH, MH didampingi Ketua Tim, yang juga Kepala Seksi Intelejen, Dodi Wicaksono, SH, MH, Selasa (12/3/2019).

Azwar mengatakan, selain sudah membentuk tim yang diketuai oleh Kasie Intel, tim juga akan mulai mengumpulkan data. “Pekan depan tim sudah menjadwalkan akan memanggil Sekretariat DPRD Garut, untuk dimintai keterangannya,” katanya.

Azwar menuturkan, terkait rencana pemanggilan seluruh anggota DPRD Garut, pihaknya akan melakukan dengan menempuh prosedur yang berlaku. Pihaknya akan meminta izin terlebih dahulu pada Gubernur Jawa Barat.

“Kita akan tuntaskan dugaan korupsi di DPRD Garut. Penanganannya tidak bisa cepat perlu ekstra hati-hati,” ujarnya. (Yus/Glm/Gun)