Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemprov Jabar Siapkan Ambulans Tangguh dan Rumah Sakit Terapung

GOSIPGARUT.ID — Menjelang puncak musim hujan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan sarana kesehatan untuk menghadapi potensi bencana alam. Salah satu langkah yang paling disorot adalah penyediaan ambulans khusus yang mampu menjangkau daerah curam dan jalan rusak, serta rencana pembangunan rumah sakit terapung di wilayah utara dan selatan Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya soal personel, tapi juga soal peralatan yang benar-benar bisa bekerja di medan sulit saat bencana terjadi.

“Bencana seringkali membuat akses jalan rusak parah. Karena itu, kami menyiapkan ambulans dengan kualifikasi khusus agar tetap bisa naik turun di daerah curam dan terpencil,” ujar KDM dalam Apel Siaga Tanggap Bencana Polda Jabar Tahun 2025, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

Selain ambulans, KDM juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Jabar untuk menyiapkan empat rumah sakit terapung di tahap awal. Fasilitas ini dirancang untuk membantu evakuasi dan penanganan korban di wilayah pesisir utara dan selatan Jabar yang kerap terisolasi akibat banjir atau gelombang tinggi.

Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga menyiapkan motor, mobil tanggap darurat, serta logistik lapangan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke titik bencana. Namun KDM menegaskan, seluruh rencana tersebut membutuhkan dukungan anggaran besar dan konsistensi pembiayaan.

“Pembiayaan juga harus siap. Pemprov Jabar siapkan dana tanggap darurat bencana agar semua kebutuhan lapangan terpenuhi,” katanya.

Untuk mempercepat koordinasi, KDM mengungkapkan bahwa Gedung Sate, kantor pusat pemerintahan Jawa Barat, akan dijadikan ruang kendali terpadu (call center) penanganan bencana. Di ruangan tersebut akan berkumpul perwakilan dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, BMKG, dan lembaga terkait lainnya.

“Semua komponen akan standby di satu ruangan. Dari layar besar di sana, kita bisa pantau pergerakan kendaraan, logistik, dan tim di lapangan. Sistem ini juga terhubung dengan lima kantor wilayah gubernur di Jabar,” jelas KDM.

Langkah cepat Pemprov Jabar ini mendapat apresiasi dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, yang memastikan pihak kepolisian siap mendukung penuh upaya mitigasi dan tanggap darurat.

“Ada 2.500 personel dari Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan yang sudah disiagakan. Bahkan Pramuka juga kami libatkan. Kesiapsiagaan ini bukan seremoni — ini aksi nyata,” tegas Rudi.

Data menunjukkan, sejak Januari 2025, sudah terjadi 1.500 kejadian bencana di Jawa Barat, mulai dari banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem. Sementara secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.606 bencana alam hingga 19 Oktober 2025, yang mengakibatkan 361 orang meninggal dunia, 37 hilang, dan lebih dari 5,4 juta orang mengungsi.

Dengan angka tersebut, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia. Karena itu, langkah Gubernur Dedi Mulyadi dinilai sebagai gerakan strategis untuk memastikan setiap nyawa warga Jabar bisa diselamatkan dengan cepat dan terencana.

“Kita tidak bisa menunggu bencana datang baru bergerak. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya,” pungkas KDM. (Yan AS)