GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka pengangguran yang pada Februari 2025 tercatat mencapai 1,81 juta orang atau 6,74 persen. Meski turun 0,17 persen dibanding tahun sebelumnya, tantangan masih besar karena pengangguran didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menargetkan tingkat pengangguran turun hingga satu persen tahun ini. Untuk itu, pihaknya mengandalkan tiga strategi utama: pelatihan kerja, program pemagangan, dan digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi “Nyari Gawe”.
“Kami berupaya agar setiap pencari kerja di Jabar bisa langsung terhubung dengan peluang kerja yang sesuai. Digitalisasi ini jadi langkah penting mempercepat penyerapan tenaga kerja,” ujar Kim Fajar.
64 Perusahaan Sudah Terdaftar
Aplikasi “Nyari Gawe” kini sudah bisa digunakan masyarakat untuk melamar pekerjaan secara daring. Sebanyak 64 perusahaan telah bergabung dalam platform yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan yang memungkinkan perusahaan memasang lowongan, melakukan wawancara daring, hingga menyeleksi kandidat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).
“Kami terus menambah fitur sesuai kebutuhan perusahaan dan pencari kerja. Tujuannya agar ekosistem tenaga kerja di Jabar semakin efisien dan saling terhubung,” jelas Adi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi “Nyari Gawe” menjadi bagian dari transformasi digital Jabar dalam membuka akses kerja secara transparan dan adil.
“Jangan sampai aplikasi ini hanya ramai pelamar tapi lowongannya tidak ada. Kita ingin sistem yang nyata menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja,” kata Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).
KDM juga menegaskan, perusahaan yang enggan membuka informasi lowongan kerja secara publik akan diumumkan secara terbuka oleh pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini untuk mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam menyejahterakan masyarakat.
Selain digitalisasi rekrutmen tenaga kerja, Pemprov Jabar juga memperkuat pelatihan dan capacity building melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI.
“Kami ingin tenaga kerja asal Jabar bukan hanya siap kerja, tapi juga punya karakter kuat dan disiplin tinggi,” tegas KDM. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
