GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melakukan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak produktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan, ASN yang tidak memiliki peran strategis di kantor akan digeser ke sekolah-sekolah untuk membantu urusan administrasi.
Langkah ini, kata Dedi, merupakan bagian dari upaya efisiensi birokrasi sekaligus optimalisasi kinerja ASN agar keberadaannya benar-benar memberi manfaat.
“Itu akan diarahkan untuk menjadi tenaga tata usaha di SMA, SMK. Agar kepala sekolah tidak sibuk ngurusin dana BOS. Jadi mereka membantu mengurus administrasi sekolah,” ujar Dedi, Minggu (5/10/2025).
Menurut Dedi, ia telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat untuk menginventarisir ASN yang tidak produktif, termasuk di organisasi perangkat daerah (OPD). ASN yang masuk kategori itu nantinya akan dipindahkan ke sekolah mulai Januari 2026 mendatang — tanpa batas waktu tertentu.
“Daripada numpuk di kantor enggak ada kerjaan, lebih baik bantu sekolah. Banyak ASN yang tidak kebagian job, termasuk PPPK, ya sudah simpen di situ aja,” tegasnya.
Selain menata ulang penempatan ASN, Dedi juga menargetkan efisiensi pengeluaran di lingkungan Pemprov Jabar, salah satunya melalui penghematan penggunaan listrik. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Purwakarta yang mampu menekan biaya listrik dari Rp2,5 miliar per bulan menjadi hanya Rp500 juta.
“Dia sudah dapat insentif baru dari efisiensi belanja listrik. Nanti seluruh penggunaan listrik di Jawa Barat saya minta pakai meteran. Dengan begitu biaya bayar listrik bisa turun,” kata Dedi.
Langkah ini diharapkan bukan hanya menekan pengeluaran daerah, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih efisien dan produktif di kalangan ASN Jawa Barat.
Penugasan Fleksibel Sesuai Jenjang Karier
Meski para ASN ini akan ditempatkan di sekolah tanpa batas waktu, Dedi menegaskan bahwa penugasan mereka tetap akan mengikuti jenjang karier masing-masing.
“Tergantung jenjang karier, enggak ada masalah kalau itu. Tapi yang paling utama adalah tugas sekolah bisa selesai. Jangan sampai satu sisi enggak ada pekerjaan, di sisi lain terlalu banyak pekerjaan,” tandasnya.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah awal Dedi Mulyadi dalam menata birokrasi Pemprov Jabar pasca dilantik sebagai gubernur. Ia menegaskan, ASN harus menjadi pelayan publik yang adaptif, bukan sekadar pengisi kursi di kantor pemerintahan. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
