GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi pekerjaan rumah raksasa dalam mengentaskan persoalan kemiskinan papan. Berdasarkan basis data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) setempat, tercatat ada sekitar 24.000 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tersebar di berbagai pelosok dan mendesak untuk segera mendapatkan intervensi perbaikan demi keselamatan warga.
Namun, di tengah tumpukan masalah yang mengancam tersebut, kemampuan fiskal daerah justru tertatih. Jurang pemisah antara total kebutuhan riil di lapangan dan ketersediaan anggaran tahunan membuat upaya pengentasan Rutilahu berjalan lambat, terfragmentasi, dan harus ditempuh dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Untuk menyisir puluhan ribu rumah yang kondisinya memprihatinkan itu, Pemkab Garut mengandalkan kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta suntikan dana pusat lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Garut menggelontorkan dana lebih dari Rp4 miliar khusus untuk perbaikan rumah warga miskin.
Dalam skema pendanaan lokal ini, setiap unit rumah dipatok mendapat bantuan senilai Rp15 juta. Nilai tersebut ternyata mengalami penyusutan signifikan jika dibandingkan dengan program serupa pada 2020 lalu, di mana setiap unit rumah kala itu menerima alokasi sebesar Rp20 juta di tengah tren kenaikan harga material bangunan.
Selain mengandalkan kas daerah yang pas-pasan, Garut mendapat sandaran dari pemerintah pusat melalui alokasi kuota BSPS 2026 sebanyak 1.808 unit. Pemerintah daerah juga berupaya menarik partisipasi sektor swasta lewat skema dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR) guna memperluas jangkauan renovasi.
“Untuk tahun 2026, Garut mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 1.808 unit,” ungkap Kepala Disperkim Kabupaten Garut, Agus Rika.
Kendati berbagai keran pendanaan telah dibuka, Agus secara terbuka mengakui bahwa akumulasi intervensi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak memiliki daya untuk merenovasi puluhan ribu rumah secara serentak dalam satu periode tahun anggaran.
Berdasarkan kalkulasi program gabungan dari APBD, BSPS, dan CSR, total pengurangan Rutilahu pada tahun ini diperkirakan hanya menyentuh angka sekitar 2.000 unit saja. Angka ini menyisakan jurang yang sangat lebar dari total 24.000 target rumah yang membutuhkan uluran tangan.
“Kalau dihitung dari intervensi pemerintah daerah, BSPS, maupun CSR, memang ada pengurangan. Namun, masih cukup jauh dari total kebutuhan yang ada,” kata Agus menjelaskan realitas pahit di lapangan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki opsi lain selain mengetatkan skala prioritas dan menjalankan program secara bertahap dari tahun ke tahun. Optimalisasi berbagai sumber pendanaan menjadi satu-satunya strategi paling realistis agar program penanganan Rutilahu tetap berkesinambungan, kendati laju perbaikannya berjalan lambat.
Bagi ribuan warga Garut yang setiap hari harus bertaruh nyawa di bawah atap rumah yang rapuh dan rawan ambruk, situasi ini menuntut kesabaran ekstra. Di tengah keterbatasan anggaran negara dan daerah, penantian panjang demi mendapatkan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak masih akan terus berlanjut. (Yuyus)
