Dedi Mulyadi Tancap Gas, Jalan Mulus Se-Jawa Barat Ditarget Rampung 2027

GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasang target ambisius: pada 2027, seluruh ruas jalan di provinsi terpadat di Indonesia itu mulus tanpa lubang. Program bertajuk “Jabar Istimewa Jalan Leucir” ini menjadi salah satu ikon visi pasangan Dedi Mulyadi–Erwan Setiawan dalam membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Jawa Barat.

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran Rp2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan—melonjak empat kali lipat dari alokasi sebelumnya Rp600 miliar.

“Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat—baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa—terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Dedi, Selasa, 15 April 2025.

Sebagai penopang program, Pemdaprov menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Bagi Dedi, payung hukum ini menjadi jaminan agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai aturan.

“MoU ini jelas. Baik antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemdaprov, maupun Kejaksaan Negeri dengan kabupaten/kota,” ujarnya.

Langkah tersebut diiringi penandatanganan kesepakatan bersama 27 pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi.

Dedi menegaskan, seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan 100 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Bukan hanya aspal, infrastruktur ini meliputi marka jalan, PJU, CCTV, taman, hingga fasilitas penunjang demi kenyamanan pengguna.

Komitmen itu kembali ia gaungkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon, Rabu, 7 Mei 2025. Prioritas mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan,” kata Dedi.

Untuk jalan desa, ia mengingatkan bahwa anggaran tersedia melalui Dana Desa. Namun, Pemdaprov siap memberi stimulus tambahan bagi desa yang wilayahnya luas atau dananya tak mencukupi. “Selama Dana Desa dimanfaatkan maksimal, dan masih ada kekurangan, kami akan hadir,” tegasnya.

Menurut Dedi, percepatan pembangunan jalan tak bisa dikerjakan sepihak. Ia menyebut perlunya kolaborasi lintas pemerintahan—mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat—sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Dalam aturan itu, jalan nasional menjadi tanggung jawab pusat, jalan provinsi di bawah Pemdaprov, sedangkan jalan kabupaten/kota dikelola daerah masing-masing.

“Kalau semua bergerak bersama, mimpi Jabar bebas jalan rusak bukan lagi janji, tapi kenyataan,” pungkasnya. (Yan AS)