GOSIPGARUT.ID — Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Garut mengungkapkan keresahan karena banyaknya oknum wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang datang ke kantor desa. Oknum tersebut datang dengan alasan konfirmasi, klarifikasi, atau meminta data laporan pertanggungjawaban (LPJ) kades namun berujung minta sejumlah uang.
“Banyak oknum wartawan yang datang bergerombol ke kantor desa. Modusnya silaturahmi, meminta konfirmasi tetapi ujungnya meminta sejumlah uang,” ungkap seorang kades kepada GOSIPGARUT.ID, Minggu, (18/5/2025).
Ia menyampaikan, para kades resah bukan tidak mau silaturahmi atau tidak mau memberikan data LPJ karena seluruh pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah desa sudah dilakukan sesuai mekanisme. Tetapi, keresahan itu muncul karena ada dugaan motivasi lain yang akan mereka lakukan kepada pihak pemdes.
“Pertanggung jawaban para kades mengenai dana desa itu sudah sangat rumit, tambah ruwet ketika direcoki oknum yang datang bergerombol mengorek-orek pembangunan di desa atau belanja desa. Nah ujungnya minta uang atau minta CV dia digunakan dalam pembangunan di desa,” ujarnya.
“Kami berharap satuan tugas antipremanisme di Kabupaten Garut efektif memberantas oknum yang merecoki segala bentuk pembangunan karena para kades harus betul-betul bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, jangan lagi ditambah pusing oleh oknum dari luar yang tidak bertanggung jawab,” harapnya.
Ketua PWI Kabupaten Garut, Aep Hendy saat diminta tanggapannya mengatakan, maraknya pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengaku-aku wartawan tidak hanya menyasar para kades tetapi juga menyasar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Garut.
“Pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku wartawan tidak hanya menyasar para kades, tetapi juga para kepala sekolah. Buktinya, banyak kepala sekolah yang datang langsung ke kantor PWI Kabupaten Garut berkonsultasi terkait banyaknya orang yang datang mengaku wartawan dan meminta sejumlah uang,” terang dia, Senin (19/5/2025).
Menyikapi hal tersebut, Aep Hendy menyarankan agar kepala sekolah atau kades tidak perlu takut apalagi sampai memberikan sejumlah uang, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah bahkan bisa datang lagi dengan memberikan informasi kepada teman-temanya.
“Saya menyebut mereka itu orang yang mengaku wartawan dan saya tidak rela bahkan jika disebut ‘oknum wartawan’ sekalipun, karena mereka tidak pernah melakukan aktivitas jurnalistik dan sangat menciderai profesi jurnalis dengan melakukan praktek kotor seperti pemerasan,” ujarnya.
Aep Hendy menyampaikan, oknum yang mengaku-aku wartawan biasanya datang bergerombol meminta uang dengan jumlah cukup besar. Jika diberi mereka akan memberi tahu yang lain dan akan datang lagi yang lainnya.
“Saya sarankan para kepala sekolah dan para kades berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah masing masing seperti Babinsa atau Babinkamtibmas yang salah satu tugasnya melindungi masyarakat. PWI Kabupaten Garut sangat mendukung Satgas Anti Premanisme untuk memberantas orang yang mengaku wartawan padahal melakukan pemerasan,” lanjut dia.
“Kepala sekolah atau kades tidak perlu takut dengan preman yang berkedok jurnalis. Jika ada bukti ada ancaman atau intimidasi segera lapor agar segera ditindaklanjuti,” saran Aep memungkas. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
