GOSIPGARUT.ID — Ramai-ramainya pengunduran diri beberapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) di lingkungan Pemkab Garut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat menanggapi isu ini sebagai kejadian fenomenal, mengingat hal serupa belum pernah terjadi sebelumnya.
Sebagaimana diberitakan media massa, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, mundurnya para PPK dan anggota ULP tersebut dipicu oleh banyaknya PPK dan anggota ULP yang diadukan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH), sehingga mereka menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menghadapi rangkaian proses penyelidikan yang melelahkan.
Akan hal itu Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Andres, menanggapinya. Di mana, menurut dia, gejala tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Garut dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, dia menduga PPK dan ULP menjadi korban perang kepentingan politis beberapa pihak.
“Mundurnya para PPK dan ULP menggarisbawahi apa yang menjadi dugaan kami selama ini. Tentu saja fenomena tersebut semakin menguatkan isu bahwa ada yang tidak beres dalam prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Garut,” tandas Andres.
Ia menambahkan, tarik menarik berbagai kepentingan dan kekuatan politis di tubuh Pemkab Garut pada akhirnya memakan korban. Sebut saja kasus mangkraknya Pasar Leles.
“Itu kan yang jadi korban salah satunya PPK. ULP juga seringkali dinilai tidak objektif dalam penentuan pemenang tender, meskipun keputusan final diserahkan kepada SKPD, dalam hal ini PPK,” ujar Andres.
Menurut dia, fenomena ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peran DPRD. Andres juga memaparkan, DPRD harus bersinergi dengan bupati dan jajarannya untuk mengevaluasi fenomena tersebut dan segera dicarikan solusi agar proses pembangunan tidak terhambat. (Dan)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
