GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ada 20 calon daerah otonomi baru (CDOB) di Jabar yang diusulkan oleh elemen masyarakat untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB). Namun dari ke-20 CDOB itu baru tiga yang sudah dinyatakan siap dan memenuhi syarat.
“Saya sepenuhnya mendukung pemekaran wilayah sebagai bagian dari visi misi saya sebagai Gubernur Jabar. Namun minimal tiga dulu. Antrean ada 20 calon DOB karena semua belum sesiap Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan,” kata Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil, Selasa (15/12/2020).
Ia menjelaskan, ketiga CDOB itu sudah lulus persyaratan dasar dan administrasi, juga sudah melalui persetujuan DPRD di masing-masing daerah induknya dan DPRD Provinsi Jabar. Setelah diusulkan ke pemerintah pusat, diharapkan pada bulan Maret 2021 mendatang usulan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
Menurut Kang Emil, saat ini masih banyak warga yang belum sejahtera dan merasakan keadilan. Dua faktor inilah yang mendorong banyaknya aspirasi pemekaran wilayah karena merasa sistem yang berjalan sekarang belum membuahkan kesejahteraan dan keadilan.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih ada warga yang harus menempuh waktu delapan jam perjalanan hanya untuk mengurus administrasi. Kemudian ada seorang Bupati dalam hal ini Bupati Bogor harus mengurusi 6 juta warganya, mau bagaimanapun secara teori pelayanan dipastikan tidak akan optimal.
“6 juta warga itu setara dengan Provinsi Sumatera Barat yang diurus oleh 17 bupati/ wali kota dan 850 anggota DPRD. Sementara di Kabupaten Bogor 6 juta warga hanya diurus oleh satu bupati, 50 anggota DPRD, satu polres dan sebagainya. Pastilah kualitas pelayanan akan sangat terkendala,” ujar Kang Emil.
Kemudian secara teori Jawa Barat yang memiliki penduduk 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara 40 juta penduduk Jawa Timur punya 38 daerah. Akibatnya, selain pelayanan publik yang kurang maksimal, dana transfer ke daerah juga berpengaruh. Perbandingan dana transfer Jabar dan Jatim mencapai Rp10 triliun dalam setahun. Maka, kata Kang Emil, Jabar idealnya memiliki minimal 40 kabupaten/kota.
“Jadi kalau kita pakai rasio pelayanan publik dan dana transfer daerah maka harusnya Jawa Barat daerahnya minimal 40,” kata Kang Emil.
Sejauh ini ia melihat pemekaran daerah di Jabar dinilai berhasil seperti Kota Banjar yang sudah banyak prestasinya. Kemudian Kabupaten Pangandaran dan Bandung Barat yang kini jadi primadona karena pariwisatanya. “Itu contoh-contoh daerah pemekaran yang berhasil,” ucap Kang Emil. ***
