Berita

MBG Dinilai Jadi Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045, Pengawasan dan Tata Kelola Diminta Diperkuat

×

MBG Dinilai Jadi Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045, Pengawasan dan Tata Kelola Diminta Diperkuat

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Yusup Supriadi.

GOSIPGARUT.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, pelaksanaan program tersebut dinilai harus dibangun di atas prinsip integritas, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang kuat dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Yusup Supriadi, mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan program membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

“Program ini adalah investasi untuk anak-anak dan cucu kita. Semua yang terlibat harus memiliki niat menjaga amanah tersebut agar tujuan menciptakan generasi emas 2045 benar-benar tercapai,” ujar Yusup.

Menurut dia, sebagai program nasional yang masih terus berkembang, MBG memerlukan penyempurnaan dalam berbagai aspek pelaksanaan. Salah satunya melalui penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah memperoleh pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih efektif.

Baca Juga:   Banjir Garut Selatan, Puluhan Perahu Rusak dan Belasan Tenggelam

Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan standar operasional yang sama, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.

Yusup mengatakan dampak MBG juga mulai terlihat di luar aspek pemenuhan gizi. Program tersebut dinilai turut membangun budaya hidup sehat di lingkungan sekolah sekaligus meningkatkan pengetahuan para relawan dan tenaga kerja SPPG mengenai kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, dan disiplin kerja.

“Program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan ekonomi sehingga bisa memperoleh penghasilan melalui SPPG,” katanya.

Di sektor ekonomi, MBG dipandang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan. Namun, Yusup mengingatkan agar manfaat ekonomi tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Baca Juga:   Bupati Garut Soroti Pasokan Bahan Baku MBG dari Luar Daerah, Minta SPPG Prioritaskan Produk Petani Lokal

Menurut dia, rantai distribusi bahan pangan perlu dibuat lebih pendek sehingga petani dan produsen dapat memasok langsung ke SPPG. Cara tersebut dinilai mampu menjaga kualitas bahan baku sekaligus menekan kenaikan harga akibat terlalu banyak perantara.

“Jangan sampai muncul oligarki baru dalam penyediaan bahan baku. Sebaiknya peternak atau produsen bisa langsung memasok ke SPPG sehingga kualitas tetap baik dan harga tetap wajar,” ujarnya.

Untuk mendukung transparansi, Yusup mendorong BGN mengembangkan sistem pengawasan digital yang memungkinkan proses pengadaan bahan pangan dipantau secara lebih terbuka. Langkah itu dinilai penting guna mencegah praktik permainan harga maupun intervensi pihak-pihak tertentu.

Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah menetapkan standar harga dan spesifikasi bahan pangan secara lebih rinci, mencakup kualitas buah, ukuran, hingga klasifikasi daging ayam. Standar tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam proses pengadaan sekaligus mempermudah pengawasan kualitas.

Baca Juga:   Bitcoin Cetak Rekor Baru Rp2 Miliar, Apakah Tren Bullish Akan Berlanjut?

Ia juga berharap Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dapat meningkatkan produksi buah lokal agar kebutuhan MBG semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri, sehingga manfaat ekonomi program turut dirasakan para petani.

Yusup menegaskan penyedia SPPG pada dasarnya siap memenuhi berbagai standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk terkait sertifikasi keamanan pangan. Namun, ia berharap proses pengawasan dilakukan secara profesional tanpa intervensi yang dapat mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.

“Silakan kontrol kualitas menu, kebersihan, dan bahan bakunya. Tetapi jangan sampai penyedia SPPG mendapat tekanan yang justru mengganggu pelayanan. Jika semua bekerja sesuai aturan dan niatnya untuk melayani anak-anak, maka program MBG akan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Yuyus)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *