GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyoroti dugaan kebocoran dalam pengelolaan retribusi wisata di kawasan Pantai Santolo. Hal itu terungkap dalam percakapannya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Garut, Beni Yoga Gunasantika, yang diunggah melalui media sosial.
Dalam dialog tersebut, Putri membandingkan capaian pendapatan retribusi pada periode sebelumnya dengan kondisi terbaru. Ia menyebut, pada awal April 2025, pendapatan dari tiga titik retribusi hanya berkisar Rp200 jutaan dan tidak mencapai Rp300 juta.
Namun, berdasarkan pemantauan terbaru, dua titik retribusi di kawasan Santolo justru mampu menghimpun sekitar Rp300 juta hanya dalam waktu tiga hari.
Perbedaan angka tersebut, menurut Putri, memunculkan pertanyaan serius terkait pengelolaan pendapatan di masa sebelumnya.
“Kalau perhitungannya sama, berarti ada yang tidak beres. Ke mana aliran uang sebelumnya?” ujar Putri.
Ia bahkan secara tegas menyinggung kemungkinan adanya kebocoran dana, seiring tidak sebandingnya antara besarnya retribusi yang dipungut dengan minimnya pembangunan di kawasan wisata tersebut.
“Kalau kunjungan banyak, retribusi besar, tapi tidak terlihat pembangunan, wajar publik mempertanyakan. Bisa jadi ada kebocoran yang harus ditelusuri,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Beni memastikan bahwa mekanisme saat ini telah diperbaiki dan seluruh pendapatan retribusi langsung disetorkan ke kas daerah sesuai prosedur yang berlaku.
“Sekarang langsung masuk kas daerah, dilaporkan dan disetor,” kata Beni.
Meski demikian, Putri menilai perlu ada langkah lebih jauh untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik melalui penguatan pengawasan maupun penindakan jika ditemukan pelanggaran.
Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi praktik pungutan liar yang berpotensi memperparah kebocoran pendapatan.
Selain itu, Putri mendorong adanya evaluasi menyeluruh, termasuk penataan internal di lingkungan Disparbud, guna menutup celah kebocoran serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi.
“Kalau ada oknum yang justru merugikan daerah, harus ditindak. Ini menyangkut kepercayaan publik dan pendapatan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kasisparbud Garut menyatakan tengah melakukan pembenahan internal, termasuk penataan sumber daya manusia, sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola retribusi wisata.
Isu dugaan kebocoran ini pun menjadi perhatian, mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
