274 Siswa SD di Garut Sempat Tak Masuk Dapodik, Disdik Pastikan Kini Sudah Terdaftar

GOSIPGARUT.ID — Sebanyak 274 peserta didik sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut yang sebelumnya tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 kini dipastikan telah terselesaikan.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah, mengatakan seluruh siswa yang sempat tidak masuk dalam sistem tersebut kini telah terdaftar di Dapodik masing-masing sekolah.

“Data peserta tersebut sudah dibereskan kemarin bersama kementerian terkait dan semuanya sudah clear, aman. Semua siswa sudah terdaftar di Dapodik,” ujar Ai Sadidah kepada wartawan, belum lama ini.

Ai menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan awal SPMB pada tahun ajaran 2025/2026 yang masih menimbulkan kendala dalam pengelolaan daya tampung di sejumlah sekolah.

Menurut dia, permasalahan itu muncul karena adanya ketidaksesuaian data jumlah rombongan belajar (rombel) yang diinput dalam sistem Dapodik.

Salah satu contohnya terjadi di sebuah sekolah di Kecamatan Bayongbong. Sekolah tersebut seharusnya memiliki dua rombongan belajar kelas 1, tetapi dalam sistem hanya tercatat satu rombel.

“Akibatnya, jumlah siswa yang masuk sistem terbatas. Padahal yang mendaftar membludak. Tidak mungkin satu rombel berisi sampai 80 siswa, sehingga sebagian siswa belum tercatat di Dapodik,” kata Ai.

Ia menambahkan, setelah dilakukan pemutakhiran data dan koordinasi dengan pihak terkait, seluruh siswa yang sebelumnya belum tercatat kini telah diakomodasi dalam sistem.

Dengan masuknya data tersebut ke Dapodik, para siswa dipastikan dapat memperoleh layanan administrasi pendidikan, seperti e-Rapor hingga penerbitan ijazah.

“Kalau tidak masuk Dapodik itu disebut siswa ilegal karena tidak tercatat dalam sistem. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah terakomodasi. Insyaallah aman untuk e-Rapor, ijazah, dan administrasi akademik lainnya,” ujarnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berupaya memperbaiki sistem manajemen SPMB pada tahun 2026 agar masalah serupa tidak kembali terjadi.

Ai menegaskan pihaknya akan memperkuat sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat mengenai aturan daya tampung serta pengelolaan rombongan belajar.

“Kami tidak ingin kejadian tahun 2025 terulang di 2026. Karena itu sejak awal kami melakukan sosialisasi dan kontrol agar setiap sekolah patuh terhadap aturan daya tampung,” katanya.

Satu Rombongan Belajar di SD Adalah 28 Siswa

Ai menjelaskan, secara umum kapasitas normal satu rombongan belajar di SD adalah 28 siswa. Namun dalam kondisi tertentu, sekolah dapat mengajukan pengecualian kepada Dinas Pendidikan apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas dan tidak tersedia sekolah lain di wilayah tersebut.

Menurut Ai, mekanisme pengecualian tersebut tetap harus melalui proses verifikasi agar sistem penerimaan siswa baru berjalan lebih adil dan merata.

“SPMB ini kami gunakan untuk memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan, tetapi juga harus ada pemerataan. Jangan sampai ada sekolah yang siswanya menumpuk sementara sekolah lain kekurangan siswa,” ujarnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut saat ini juga masih melakukan pemetaan daya tampung sekolah sebagai persiapan pelaksanaan SPMB 2026.

“Harapannya tentu pelaksanaan SPMB 2026 bisa berjalan lebih lancar dan berbagai kendala yang muncul pada tahun sebelumnya sudah bisa diantisipasi lebih awal,” kata Ai. ***