GOSIPGARUT.ID — Rencana besar kembali muncul untuk masa depan Bandara Kertajati. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengusulkan agar bandara internasional tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penerbangan sipil, tetapi juga berkembang menjadi kawasan industri pertahanan nasional.
Usulan tersebut disampaikan KDM dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Sustainable Aerospace Park Kertajati di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
“Gagasan kami adalah selain kawasan ekonomi khusus, Kertajati menjadi kawasan industri pertahanan dalam negeri. Harapan kami, Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan industri strategis lainnya bisa dipusatkan di sana,” kata KDM.
Menurut KDM, Bandara Kertajati memiliki posisi geografis strategis sekaligus fasilitas yang sudah memenuhi standar operasi pesawat militer. Kondisi tersebut dinilai ideal untuk menjadi pusat konsolidasi industri pertahanan nasional.
KDM menilai penetapan kawasan industri pertahanan akan menciptakan efek berantai ekonomi bagi Jawa Barat.
“Kalau ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri, investor akan makin cepat datang karena jaminan keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi,” tegasnya.
Selain memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, relokasi sebagian fasilitas pertahanan dari Kota Bandung dinilai dapat menekan beban infrastruktur di wilayah ibu kota provinsi itu.
“Untuk mengurangi beban di Bandung seperti Husein, kompleks militernya bisa pindah ke sana. PT Dirgantara Indonesia juga sudah terlalu penuh dan bisa pindah,” ujar KDM.
Ia memastikan pembiayaan pemindahan tidak akan membebani APBN, sebab aset yang ditinggalkan di Bandung bernilai ekonomi tinggi dan dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan di Kertajati.
Bappenas: MRO Pesawat Militer dan Industri Pertahanan Harus Dipercepat
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan komitmen pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan Kertajati sebagai pusat industri pertahanan.
“Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakannya,” ujar Rachmat.
Ia mengingatkan bahwa percepatan pemanfaatan lahan harus diprioritaskan untuk menghindari pembiayaan rutin yang justru membebani pemerintah daerah.
“Kalau lahan tidak dimanfaatkan, setiap tahun Pemda harus mengeluarkan biaya. Lebih baik dimanfaatkan sekarang untuk mendatangkan dampak ekonomi,” katanya.
Rachmat memastikan tim teknis Bappenas akan terus bekerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi akselerasi perencanaan.
“Kami dari Bappenas menyiapkan percepatannya. Pemda Jabar adalah pihak pertama yang akan memanfaatkan kawasan ini,” ucapnya.
Menurut Bappenas, bila terealisasi, kawasan industri pertahanan terpadu di Kertajati berpotensi menjadi satu-satunya kawasan sejenis di Asia.
“Kalau itu terjadi, barangkali satu-satunya kawasan di Asia yang bisa kita kembangkan ada di Jawa Barat,” kata Rachmat. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
