GOSIPGARUT.ID — Kabupaten Garut kembali menempati posisi strategis dalam sistem kebencanaan Jawa Barat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menyiapkan lima Kantor Wilayah Gubernur yang akan difungsikan sebagai pusat komando penanganan bencana di daerah, salah satunya berlokasi di Garut.
Kantor Wilayah Gubernur ini juga dibentuk di Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Bandung. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Jabar dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang meningkat seiring datangnya musim hujan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembentukan kantor wilayah ini merupakan langkah konkret mitigasi bencana agar setiap wilayah memiliki pusat kendali yang cepat, tangguh, dan responsif terhadap situasi darurat.
“Kantor gubernur wilayah ini disiapkan sebagai pusat komando saat terjadi bencana besar. Berdasarkan analisis, Cirebon menjadi lokasi paling aman sebagai pusat koordinasi, sementara Purwakarta relatif lebih stabil,” ujar Dedi Mulyadi — yang akrab disapa KDM — dalam Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Melalui kebijakan ini, wilayah seperti Garut yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir bandang, longsor, dan gempa bumi, akan memiliki komando penanganan cepat di bawah koordinasi langsung gubernur wilayah.
“Yang paling penting bukan hanya tanggap setelah bencana, tetapi siaga sebelum bencana,” tegas KDM.
Ia menekankan, penanganan bencana di Jawa Barat tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat harus bersatu dalam sistem tanggap darurat terintegrasi.
“Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Semua unsur — dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, hingga relawan — harus bergerak bersama melindungi masyarakat,” ujarnya.
Selain kesiapan struktural, KDM juga menyoroti pentingnya kesadaran publik terhadap peringatan dini bencana. Menurutnya, masyarakat perlu lebih percaya pada informasi dari BMKG dan lembaga kebencanaan lainnya agar penanganan bisa lebih cepat dan efektif.
“Budaya siaga harus dibangun. Jangan menunggu bencana datang baru percaya. Percaya pada ilmu dan data itu bagian dari iman dan ikhtiar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Jabar. Ia menyebutkan, lebih dari 2.500 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan turut dikerahkan dalam apel kesiapsiagaan tersebut.
“Sinergi ini menjadi bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari mitigasi hingga penanganan pascabencana dengan cepat,” kata Rudi Setiawan.
Dengan hadirnya Kantor Wilayah Gubernur di Garut, pemerintah berharap penanganan bencana di wilayah selatan Jawa Barat dapat dilakukan lebih sigap dan terkoordinasi. Garut pun diproyeksikan menjadi poros komando bencana untuk kawasan Priangan Timur, sekaligus pusat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan relawan.
Langkah ini menandai babak baru kesiapsiagaan Jawa Barat — dari yang reaktif menjadi proaktif dan berbasis data — dengan Garut sebagai salah satu garda terdepan ketangguhan Jabar menghadapi bencana. (Yan AS)



.png)



















