GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyiapkan langkah penyesuaian menyusul rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh pemerintah pusat. Langkah itu disebut sebagai bagian dari restrukturisasi besar pelayanan ibadah haji di Indonesia yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 mendatang.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Garut, Indra Azwar Mawardi, S.Hi., mengatakan persiapan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan terhadap calon jemaah haji di daerah tidak terganggu selama masa transisi.
“Dengan adanya Kementerian Haji di tingkat pusat dan penyesuaian struktur di daerah, kami berharap pelayanan terhadap jemaah bisa lebih optimal — baik dalam bimbingan, administrasi, maupun pemberangkatan,” kata Indra di Garut, Selasa, 29 Oktober 2025.
Indra menjelaskan, mulai tahun depan urusan haji secara nasional akan beralih ke kewenangan penuh Kementerian Haji dan Umrah. Di tingkat daerah, perubahan ini akan diikuti dengan pembentukan struktur organisasi baru yang disesuaikan dengan jumlah calon jemaah di masing-masing wilayah.
“Untuk tahun 2026 nanti, Garut akan berpisah secara struktural dari Kementerian Agama. Akan ada Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri di daerah, lengkap dengan tipologi masing-masing,” ujar Indra.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan tiga tipologi kelembagaan di daerah. Tipologi A berlaku bagi daerah dengan jumlah jemaah besar, Tipologi B untuk daerah dengan sekitar dua ribu pendaftar per tahun, dan Tipologi C bagi daerah dengan pendaftar di bawah dua ribu orang, di mana hanya terdapat seksi penyelenggara tanpa kepala kementerian.
“Garut diproyeksikan masuk ke dalam Tipologi B, karena rata-rata pendaftar haji setiap tahun sekitar dua ribu orang,” katanya.
Meski struktur kelembagaan akan berubah, kuota dan sistem antrean haji tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tahun lalu, Garut memperoleh kuota sebanyak 1.931 jemaah. “Kuota tetap ditentukan oleh pusat. Tahun ini mungkin ada penyesuaian, tergantung kebijakan nasional,” ucap Indra.
Menurut dia, kehadiran kementerian baru diharapkan dapat membuat pelayanan haji lebih fokus dan profesional. Pemerintah daerah, lanjut dia, kini tengah menyiapkan sumber daya manusia dan tata kerja yang sesuai dengan struktur baru tersebut.
“Kami menyambut baik pembentukan Kementerian Haji ini. Prinsipnya, semua diarahkan agar pelayanan kepada calon jemaah makin baik dan transparan,” tutur Indra.
Langkah Garut ini menjadi salah satu bentuk kesiapan daerah dalam menyambut reformasi kelembagaan di bidang penyelenggaraan ibadah haji, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian publik karena panjangnya masa tunggu dan kompleksitas layanan. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
