GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan desa-desa yang menjadi kawasan industri pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini disebut sebagai bentuk penghargaan bagi desa yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui sektor pajak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, desa yang menjadi penghasil pajak harus merasakan manfaat nyata dari keberadaan industri di wilayahnya.
“Ada pabrik di situ, maka desa di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025).
KDM menyoroti ketimpangan antara besarnya kontribusi pajak yang dihasilkan desa dengan kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Ia menilai, banyak desa yang menjadi kawasan industri justru masih tertinggal secara pembangunan.
“Desa menjadi penghasil pajak, tetapi kantor desanya tidak dibangun, lingkungan sekitar juga tidak diperhatikan,” ucapnya.
Menurut KDM, ketimpangan ini sering memunculkan gesekan antara pemerintah desa dan perusahaan industri. Ia mencontohkan, masih banyak kepala desa yang bersikap keras terhadap perusahaan dan kerap meminta bantuan untuk kegiatan sosial atau keagamaan.
Padahal, kata KDM, seharusnya desa yang menjadi lokasi industri bisa tumbuh bersih, tertata, dan sejahtera seperti halnya pabrik di sekitarnya.
“Ke depan, saya ingin mendatangi kantor pajak untuk melihat langsung berapa besar pajak yang dipungut, dari mana saja sumbernya, dan desa mana yang paling besar kontribusinya. Hasilnya akan saya umumkan agar desa-desa penghasil pajak mendapat prioritas dalam pembangunan,” tegasnya.
KDM menambahkan, jangan sampai desa yang menjadi kawasan industri justru memiliki tingkat pengangguran tinggi, infrastruktur rusak, dan kesejahteraan warganya rendah.
“Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Jika dibiarkan, pabrik bisa disalahkan terus-menerus, padahal keberadaannya justru diharapkan masyarakat,” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Jawa Barat, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara dunia industri dan masyarakat desa. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
