GOSIPGARUT.ID — Wacana pembubaran Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Garut kembali menguat. Sejumlah pihak menilai keberadaan korwil kini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan justru menambah beban birokrasi.
Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menegaskan bahwa fungsi korwil sudah banyak tergerus oleh kemajuan teknologi digital dan sistem pelaporan online. Menurutnya, koordinasi administrasi yang dahulu menjadi tugas utama korwil kini bisa dilakukan secara lebih cepat dan transparan melalui sistem daring.
“Korwil pada awalnya memang dibentuk untuk memperpendek jalur koordinasi. Tapi dengan adanya sistem digital, fungsi itu sudah jauh berkurang,” ujar Ade, Kamis (11/9/2025).
Tak hanya dianggap kehilangan fungsi, sejumlah kritik juga menyasar dugaan penyimpangan oknum korwil di lapangan. Mulai dari pungutan liar terhadap dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), hingga praktik menjadi makelar barang yang dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah.
“Alih-alih menjadi solusi, justru muncul laporan bahwa korwil melampaui kewenangan bahkan membebani sekolah,” tambah Ade.
Sejumlah bupati di daerah, termasuk Garut, disebut sedang mengkaji ulang efektivitas korwil. Opsi pembubaran pun mulai masuk dalam pertimbangan.
Namun demikian, tak sedikit yang mengingatkan bahwa korwil memiliki peran historis. Di wilayah dengan cakupan sekolah yang luas dan berjauhan dari kantor dinas pendidikan, keberadaan korwil dulu dianggap penting untuk menjaga koordinasi.
Kini, perdebatan soal nasib korwil pendidikan masih terus berlangsung. Apakah akan tetap dipertahankan dengan peran baru, atau benar-benar dihapus, akan bergantung pada keputusan politik daerah serta kesiapan sistem digital menggantikan fungsi yang ada. ***



.png)





