GOSIPGARUT.ID — Kritik keras dilayangkan Ketua Komisariat Kelompok Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppak) Kabupaten Garut, Ai Karnengsih. Ia menilai pemerintah daerah belum serius menekan angka kematian ibu dan bayi, karena banyak keluarga miskin justru terjerat persoalan administrasi BPJS.
“Banyak ibu hamil dan bayi baru lahir kesulitan mengurus BPJS. Ini fakta di lapangan,” ujar Ai, Jumat (22/8/2025).
Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Cisompet. Seorang ibu hamil tetap harus membayar biaya sendiri meski sudah melunasi tunggakan BPJS kelas 3, lantaran kepesertaannya tak bisa dialihkan ke BPJS yang dibiayai pemerintah. “Kondisinya tidak mampu, tapi tetap harus bayar,” ungkapnya.
Kasus lain datang dari Cisewu. Seorang ibu yang melahirkan bayinya dirawat di ruang Perinatologi terpaksa membayar jutaan rupiah. “Dia mengalami depresi akibat syok harus bayar. Kasus ini bisa diselesaikan lewat Lapad Ruhama, tapi bagaimana yang lain?” kata Ai.
Menurut dia, kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan program bupati yang menggaungkan penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan realita di lapangan. “Banyak ibu hamil yang terancam tidak bisa berobat karena tunggakan BPJS dan tidak difasilitasi BPJS pemerintah,” tegas Ai.
Keppak mendesak Pemkab Garut membuktikan komitmen dengan memberi prioritas dan kemudahan akses jaminan kesehatan, terutama bagi warga pelosok yang tak paham prosedur BPJS. “Kalau serius menekan angka kematian ibu dan bayi, jangan biarkan mereka terhambat administrasi,” pungkasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
