GOSIPGARUT.ID — Aktivis 98 yang dikenal vokal dalam berbagai isu rakyat dan advokasi sosial di Garut, Ateng Sudjana, angkat bicara terkait rencana aksi panggung rakyat bertajuk evaluasi 100 hari kerja Bupati Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina yang digelar di depan Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, Selasa (10/6/2025).
Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Wa Ateng — panggilan akrab Ateng Sujana, menyebut aksi tersebut ribut karena jatah hilang, bukan karena rakyat sengsara.
“Aksi itu bukan kritik, tapi jeritan kepentingan. Mereka bukan sedang bicara untuk rakyat, tapi sedang meratapi akses yang tertutup. 100 hari belum cukup untuk menyapu debu warisan kekuasaan lama, apalagi memperbaiki semuanya. Jangan mengada-ada!” ujar dia dalam pernyataannya, Senin (9/6/2025).
Menurut Ateng, dalam logika kewarasan politik, mustahil segala kerusakan yang mengakar selama satu dekade lebih bisa dibereskan hanya dalam 100 hari. Justru, kata dia, pemerintahan baru harus diberi ruang untuk membongkar fondasi busuk yang selama ini membelit birokrasi.
“Kita ini warisan sistem bobrok. Birokrasi di Garut seperti benalu yang tumbuh liar. Banyak oknum birokrat yang bukan cuma main proyek, tapi juga jadi antek-antek penguasa masa lalu. Kalau hari ini bupati belum bersih-bersih total, itu PR besar. Tapi jangan dikacaukan oleh suara-suara dari aktor lama yang dulu ikut merusak,” kata Ateng dengan nada tinggi.
Ia menilai aksi 100 hari ini minim substansi. Tidak ada basis data, tidak ada argumentasi kuat, hanya semacam orkestra kekecewaan dari eks pemegang kekuasaan yang tidak siap tergusur.
“Saya aktivis. Saya tahu aroma gerakan. Ini bukan gerakan moral, ini gerakan oportunis. Kritik yang sehat harus berbasis argumen dan niat baik, bukan nyinyir penuh dendam politik. Ini aksi ‘sok rakyat’, padahal isinya makelar proyek yang dulu biasa bagi-bagi jatah,” sindir Wa Ateng.
Ia juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati agar tidak terjebak dalam jebakan elite lama. Wa Ateng meminta dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh birokrasi, dengan membersihkan figur-figur lama yang selama ini menjadi kaki tangan oligarki lokal.
“Kalau Syakur–Putri serius ingin membuat Garut hebat, maka bersihkan dinas-dinas dari birokrat busuk. Ganti dengan wajah baru yang punya integritas, bukan yang hanya pintar pura-pura loyal tapi main dua kaki. Sudah terlalu lama Garut jadi ladang bancakan,” katanya.
Wa Ateng menyebut bahwa banyak pejabat dinas di Garut hari ini masih merupakan hasil kawin silang antara birokrasi dan pengusaha rente. Ia menyoroti adanya praktik titipan, jual-beli jabatan, permainan anggaran, hingga kongkalikong dengan oknum kontraktor yang membuat pembangunan mangkrak, fiktif, dan jauh dari rakyat.
“Selama ini banyak dinas yang jadi pasar gelap proyek. Ada yang jadi donatur saat Pilkada, ada yang bermain dua kaki demi tetap aman siapa pun bupatinya. Inilah wajah birokrasi kita yang harus dibongkar. Kalau tidak, Syakur–Putri akan jadi bulan-bulanan permainan elit lama,” tegasnya.
Wa Ateng juga mengingatkan, bahwa rakyat Garut hari ini tidak butuh pencitraan dan basa-basi. Rakyat ingin kejujuran, arah yang jelas, serta pemerintahan yang berani melawan kemapanan korup yang sudah membatu.
“Kita ini bukan cuma butuh pembangunan jalan atau jembatan. Kita butuh reformasi birokrasi. Kita butuh kejujuran, bukan sekadar rotasi atau mutasi. Kalau perlu, copot semua yang selama ini jadi kaki tangan proyek busuk. Jangan kasih tempat bagi para pemburu rente,” katanya lantang.
Sebagai aktivis yang telah lama mengadvokasi berbagai isu sosial, Wa Ateng juga mengajak seluruh kekuatan sipil untuk tidak mudah terjebak dalam euforia panggung kritik yang semu.
“Kalau kalian kritis, jangan cuma ribut saat jatah hilang. Mari kita kawal pemerintahan dengan objektif. Kalau salah, kita hantam. Tapi jangan pura-pura jadi oposan padahal kalian bagian dari masa lalu yang ikut menghancurkan negeri ini,” tutupnya. ***


.png)








