GOSIPGARUT.ID — Publik Garut bereaksi cepat atas berita bertambahnya jumlah pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Garut dari 62 menjadi 120 orang (loncatannya hampir dua kali lipat). Komentar sinis pun bermunculan. Ada yang menyebut “ngabuburit jabatan”, “bancakan struktural”, hingga tudingan politisasi olahraga.
Namun, menurut pengamat kebijakan dan informasi strategis dari PAKIS, Galih F. Qurbany, dalam menyikapi gemuknya struktur KONI Garut yang baru terbentuk, harus diposisikan secara lebih rasional, tanpa kehilangan nalar kritis.
Menurut dia, dalam dunia manajemen organisasi modern, struktur yang membengkak kerap diasosiasikan dengan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan potensi tumpang tindih kewenangan. Maka tak heran jika publik Garut bereaksi cepat atas berita lonjakan jumlah pengurus KONI Garut itu.
“Gemuknya struktur tidak selalu identik dengan penyakit. Dalam beberapa konteks, pembesaran struktur adalah bentuk redistribusi peran sosial dan aktualisasi agenda kultural yang lebih luas. KONI hari ini bukan lagi sekadar operator turnamen, tapi menjadi lembaga pembinaan karakter, promosi gaya hidup sehat, agen diplomasi olahraga lokal, dan kanal partisipasi sosial generasi muda. Kalau cakupan tugasnya meluas, maka wajar jika struktur organisasi mengikuti dinamika itu,” kata Galih.
Ia menambahkan, munculnya 9 bidang baru— seperti Olahraga Ramah Lingkungan, Olahraga Pesantren, hingga Pembinaan Olahraga Kecamatan — bukan sekadar tempelan kosmetik. Ini representasi dari upaya memecah hegemoni sentralisasi pembinaan yang selama ini hanya berputar di perkotaan. Ini bentuk ekspansi ideologis olahraga ke ruang-ruang yang selama ini sunyi: pesantren, kampung-kampung, komunitas pinggiran.
“Maka penambahan personel harus dilihat sebagai bagian dari desain inklusif, bukan hanya soal angka,” kata Galih.
Selanjutnya, soal kehadiran para pengurus dari partai politik, ini perlu dijelaskan secara dewasa.
“Ya, memang ada wajah-wajah politisi di tubuh KONI. Tapi bukankah Garut memang sejak dulu adalah miniatur republik di mana sosial, budaya, ekonomi, dan olahraga pun tak bisa steril dari politik? Lagipula, kalau tokoh politik yang punya akses anggaran dan jaringan bisa didorong menjadi juru bicara olahraga, kenapa tidak? Justru itulah yang disebut sinergi, selama tidak ada konflik kepentingan,” paparnya.
Menurut Galih, KONI bisa saja ramping secara jumlah, tapi jika itu berarti eksklusif, elitis, dan tertutup dari representasi lintas sektor, maka pembinaan olahraga akan kembali jadi milik segelintir orang. Dan seperti diketahui, zaman elitis sudah selesai. Hari ini adalah era partisipatif.
Namun demikian, kata dia, kritik publik tetap penting dan harus dijaga. KONI tetap wajib menyusun parameter kinerja tiap bidang, merancang indikator keberhasilan berbasis capaian, serta membuka laporan kerja ke publik.
Jika struktur gemuk tidak dibarengi output yang gemuk juga, sambung Galih, maka publik berhak menyebutnya obesitas kronis. Tapi bila struktur gemuk menghasilkan prestasi, distribusi manfaat, dan penguatan ekosistem olahraga — maka kita menyebutnya: KONI progresif.
“Akhirnya, tantangan terbesar KONI bukan pada ukuran tubuhnya, tapi pada nyali dan integritasnya untuk bekerja. Karena dalam organisasi, yang membebani bukan banyaknya orang — melainkan banyaknya orang yang tidak bekerja,” ucap Galih.
Ia menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus KONI Kabupaten Garut masa bakti 2025–2029. Kini saatnya membuktikan bahwa ‘obesitas struktur’ bukanlah beban, melainkan aset. Tapi aset itu hanya berarti jika dikelola dengan kinerja, target, dan output yang jelas dan berdampak besar.
“Bahwa olahraga bukan hanya soal prestise dari prestasi, tetapi soal bagaimana menggairahkan kembali masyarakat olahraga, mengolahragakan masyarakat, dan mendorong lahirnya ekosistem industri olahraga yang hidup, lestari, dan inklusif,” pungkas Galih. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
