GOSIPGARUT.ID — Penggunaan media sosial oleh Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dianggap lebih intens dibandingkan Bupati Abdusy Syakur Amin. Pengamat kebijakan dan informasi strategis, Galih F. Qurbany, memberikan alasannya bahwa itu bukan karena ambisi personal atau keinginan untuk lebih populer, tetapi karena kesadaran bahwa respons cepat terhadap persoalan yang terjadi di lapangan adalah bagian dari tugas yang diemban sebagai wakil bupati.
“Masyarakat harus tahu bahwa ini bukan langkah manuver politik, melainkan sinergitas antara bupati dan wakil bupati untuk membangun visi Garut Hebat,” tandas Galih, dalam keterangannya kepada GOSIPGARUT.ID, Rabu (2/4/2025).
Menurut dia, sebagai Wakil Bupati, Putri Karlina, juga menempatkan diri sebagai bagian dari kepemimpinan yang mengambil sikap terhadap kasus-kasus aktual. Putri selalu merespons cepat peristiwa penting dan mendasar yang terjadi di Kabupaten Garut.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi kolaborasi yang efektif dalam kepemimpinan kolektif-kolegial antara bupati dan wakil bupati. Dalam skema ini, bupati fokus pada kebijakan strategis fundamental, sementara wakil bupati bertindak sebagai garda terdepan dalam memberikan quick response terhadap persoalan yang muncul secara aktual dan up to date,” papar Galih.
Ia menambahkan, dengan pendekatan ini, roda pemerintahan bisa bergerak lebih lincah, efektif, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Meski begitu, kata Galih, ada jebakan lain di balik euforia digital ini. Media sosial juga bisa menjadi alat manipulasi. Teori Agenda Setting dari McCombs & Shaw (1977) menyatakan bahwa siapa yang mengendalikan media, dia bisa mengendalikan persepsi publik.
Ia memaparkan, di tangan pemimpin yang tidak bertanggung jawab, media sosial bisa digunakan untuk menyaring informasi secara sepihak, menutupi kegagalan, dan membentuk narasi politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Untungnya, Putri Karlina lebih memilih transparansi ketimbang manipulasi. Dia tak hanya membagikan keberhasilan, tetapi juga menerima kritik, bahkan yang paling tajam sekalipun, sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat,” ujar Galih.
Lalu, apakah digitalisasi komunikasi ini cukup untuk mewujudkan Garut Hebat?
“Jelas tidak,” jawabnya. Digitalisasi harus berjalan seiring dengan pemerataan akses. Jika visi besar Putri Karlina adalah membangun Garut yang lebih modern dan inklusif, maka akses internet harus menjadi prioritas kebijakan. Tidak boleh lagi ada desa yang terisolasi dari arus informasi. Setiap warga, dari pelosok desa hingga pusat kota, harus bisa ikut serta dalam pembangunan melalui kanal digital yang setara.
Menurut Galih, di titik ini, strategi komunikasi Putri Karlina menjadi sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya hadir di dunia maya, tetapi juga tetap turun ke lapangan, mendengar keluhan rakyat secara langsung. Kombinasi antara pendekatan digital dan kehadiran fisik inilah yang membuatnya lebih dari sekadar politisi yang sibuk bermain media sosial.
“Dia adalah pemimpin yang mengerti bahwa teknologi hanyalah alat, sementara keberpihakan kepada rakyat adalah substansi utama,” ucapnya.
Galih menyampaikan, Garut Hebat bukan hanya soal janji kampanye, tapi soal eksekusi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Jika komunikasi publik berbasis digital bisa dioptimalkan dengan pemerataan infrastruktur, maka Garut tidak hanya akan maju, tapi juga menjadi model daerah yang sukses mengombinasikan modernisasi dan keberpihakan terhadap masyarakatnya.
“Dan di garis depan perjuangan ini, Lutfianissa Putri Karlina berdiri sebagai simbol perubahan,” pungkasnya. ***



.png)






















