Berita

LSM Lagam Senang KPK Soroti Kejanggalan APBD Garut Terkait Dana Kemiskinan

×

LSM Lagam Senang KPK Soroti Kejanggalan APBD Garut Terkait Dana Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Ketua LSM Lagam, Yudi Setia Kurniawan.

GOSIPGARUT.ID — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garut Mandiri (Lagam) merasa senang ketika lembaga antirasuah: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti prilaku pejabat Kabupaten Garut — terutama Bupati Rudy Gunawan, yang sering berpergian ke luar negeri sehingga mengabaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

Ketua LSM Lagam, Yudi Setia Kurniawan, yang sejak dulu vokal mengkritisi prilaku Bupati Garut yang banyak berpergian ke luar negeri di tengah kesulitan ekonomi masyarakat itu mengungkapkan kesenangannya saat dihubungi sejumlah awak media, Kamis (31/8/2023) pagi.

“Akhirnya persoalan yang kita sering soroti itu terjawab, KPK menemukan kejanggalan dalam pos anggaran kemiskinan yang sangat ekstrim. Ini semacam pengelabuan laporan keuangan APBD yang meninggikan angka laporan keuangan kemiskinan secara berlebih, namun perjalanan dinas juga menjadi sorotan KPK. Semacam ada dugaan manipulasi laporan keuangan kepada negara,” kata dia.

Baca Juga:   Video: Bupati Garut Kecewa Banyak Kantor Camat Tutup di Saat Pandemi Covid-19

Yudi berharap kasus itu tidak jadi BPK (beres perkara karena uang). Menurutnya Bupati Garut Rudy Gunawan sering jalan-jalan keluar negeri. Ketika ditanya warga memakai anggaran dari mana pergi ke luar negeri tersebut, Rudy selalu menjawab memakai dana pribadi.

“Bupati Rudy Gunawan sering jalan-jalan ke luar negeri. Ketika ditanya pakai anggaran apa, selalu menjawab pake dana pribadi. Sekarang terbukti (bohong),” tandasnya.

Baca Juga:   Garut Raih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Yudi meminta KPK melakukan pendalaman di Kabupaten Garut terkait hal yang menjadi sorotannya itu, kejanggalan alokasi dana APBD. Apalagi Bupati Rudy Gunawan sering berpergian di saat masyarakat Garut terkena bencana alam atau musibah.

“Iya kami minta KPK lakukan pendalaman lebih jauh. Di Kabupaten Garut kan lucu, angka kemiskinan tinggi dan perlu biaya sekitar 90 persen APBD, sementara sisanya yang 10 persen lagi mau dipakai apa? Mungkin ini yang menjadikan Bupati Rudy galau di akhir masa jabatannya,” pungkasnya. ***

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *