Pernyataan Bupati Garut Soal Aktivis dan LSM Mitra Pemerintah Dinilai Hanya "Lips Service" Semata

GOSIPGARUT.ID — Pernyataan Bupati Rudy Gunawan di salah satu media massa yang menyebutkan bahwa aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan mitra pemerintah daerah (Pemda) Garut dinilai aktivis Garut, Hasanuddin, hanya pernyataan “Lips Service” semata.

“Itu tidak 100 persen benar. Yang benar de facto sebagai mitra Rudy Gunawan adalah birokrat semata,” kata dia, Rabu (24/11/2021).

Buktinya, lanjut Hasanuddin, komunikasi, diskusi, dan interaksi dengan birokrat berlangsung intensif. Sementara dengan kalangan aktifis dan LSM sangat terbatas, bahkan secara substansi tidak didengar atau diabaikan.

“Penyelenggaraan pemerintahan Rudy-Helmi polanya birokratis, kaku, dan tanpa kreatifitas. Sebagai contoh, soal indeks pembangunan manusia (IPM), kapan aktifis dan LSM diajak duduk satu meja untuk berdiskusi?” tandas pendiri Pusat Informasi Study Pembangunan (PISP) ini.

Celakanya lagi, kata Hasanuddin, pola penyelenggaraan pemerintahan ini diikuti oleh DPRD yang birokratis, baik dari sisi anggaran, pengawasan, dan legislasi.

“Meski pola ini tidak salah, tetapi hal ini bisa berdampak buruk jika inkonsistensi. Mengapa? Karena birokrasi yang akan menjadi objek, dalam pengertian luas. Birokrat menjadi objeknya para pejabat politis,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, akan disalahkan kalau kinerja buruk, padahal yang dimaksud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kinerja Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD.

“Salah satu contoh konkret dalam penangan pandemi Covid-19. Aktifis dan LSM tidak pernah diajak diskusi,” tandasnya.

“Jadi kalau sekarang kritik disampaikan dengan istilah ‘penggulingan’, mestilah dibaca sebagai puncak gunung es tak dilibatkannya peran masyarakat dalam pembangunan banyak hal,” imbuh Hasanuddin.

Ia menuturkan, bupati tak sepatutnya bersikap santai, dingin dan apriori. Sebab, bisa jadi hal ini merupakan pintu masuk pada investigasi penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini yang dilakukan banyak pihak.

“Diperlukan inisiatif dari bupati-wakil bupati untuk mengundang pertemuan dengan para aktivis dan LSM yang menyuarakan ‘penggulingan’ itu,” tutup Hasanuddin. ***