oleh

Saatnya Korsupgah KPK Turun Mengawasi Anggaran Banprov di Garut

GOSIPGARUT.ID — Pernyataan di atas disampaikan Analis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran, Hasanuddin, berkenaan dengan polemik mundurnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Garut, dalam beberapa hari terakhir ini.

Ia menuturkan, bahwa dengan mundurnya KPK dan ULP itu sudah ada indikasi manajemen atau tata kelola pengadaan barang dan jasa yang “bermasalah” yang patut segera dibenahi. Baik profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pengadaaan barang dan jasa.

“Pembenahan ini sudah saatnya melibatkan lembaga yang kredibel dan mampu mendorong para pihak yang terkait bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga ini tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Hasanuddin melalui siaran pers, Minggu (2/5/2021).

Sebagaimana diketahui, tambahnya, komisi anti rasuah tersebut juga telah menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK di Jawa Barat, yang bertujuan mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga:   Soal Agen BPNT Menggesek KKS Malam Hari, Begini Klarifikasi Camat Cibatu

“Intervensi Korsupgah KPK Jawa Barat diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek atau kegiatan yang didanai atau bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat,” tandas Hasanuddin.

Dengan adanya intervensi Korsupgah KPK itu, kata dia, sehingga pelaksanaan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari Banprov Jawa Barat tepat skala prioritas, sasaran, dan terhindar dari praktek jual beli proyek. Dalam pengadaannya ada kepercayaan (trust) dari pihak ketiga, baik yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa maupun masyarakat penerima manfaat.

Baca Juga:   Miliki Rumah Layak Huni, Do'a Nenek di Talegong Ini pun Terkabulkan

“Dalam waktu yang mendesak ini, sudah saatnya Korsupgah KPK Jawa Barat membuka posko pengaduan (online) terhadap dugaan apabila ada praktek KKN atau perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa,” pinta Hasanuddin.

Dengan demikian, lanjutnya, praktek KKN dapat dicegah dan ditemukan, sehubungan hanya KPK yang dapat melakukan upaya luar biasa (penyadapan) untuk membuktikan jika indikasi tersebut kuat.

Baca Juga:   Puluhan Bus PA 212 Garut Meluncur ke Bandara Soetta untuk Sambut Habib Rizieq Shihab

“Dan tentu saja, Korsupgah KPK dapat melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan monitoring pencegahan ini,” pungkas Hasanuddin. ***

Komentar