GOSIPGARUT.ID — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau biasa disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Garut diperpanjang hingga dua minggu ke depan (25 Januari sampai 8 Februari 2021). Perpanjangan PSBB itu patut diapresiasi karena bagian dari kebijakan pengendalian pandemi.
Pendiri Pusat Informasi Study Pembangunan (PISP), Hasanuddin, berharap kebijakan PSBB kedua ini tidak formalitas semata, namun diikuti langkah nyata yaitu mendisiplinkan semua pihak untuk melaksanakan prokol kesehatan 3 M, dan melaksanakan test, tracing, dan treatment secara maksimal.
“Pemerintah daerah harus memberikan contoh penerapan disiplin ini secara ketat di lingkungannya, pejabat dan ASN, dan melaksanakan pendisiplinan pada pihak lainnya secara menyeluruh, tidak diskriminatif. Karena hal ini akan berdampak pada kepatuhan masyarakat,” tandas Hasanuddin, Senin (25/1/2021).
Ia menambahkan, karena PSBB/PPKM ini belangsung 28 hari, sejak 11 Januari, tentu berdampak pada perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu perlu solusi mengatasi perekonomian masyarakat. Misalnya, insentif pajak dan atau retribusi daerah yang dibebaskan.
“APBD 2021 wajib fokus pada penanganan pandemi, baik langsung pada penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Dan tentu saja dapat direalisasikan dalam menghadapi masa PPKM ini,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengganti alternatif jika tidak bisa ditunda keharusan wajib apel pagi di lapangan terbuka yang kerap dilakukan. Karena dalam situasi pelaksanaan PPKM ini, kerumunan yang sering terjadi menjadi contoh yang tidak pantas.
“Tidak ada jaminan peserta apel pagi tersebut terbebas dari Covid-19. Paling tidak berdasarkan hasil rapid tes antigen,” kata Hasanuddin. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
