GOSIPGARUT.ID — Sejak tahun 2014 Kabupaten Garut dinyatakan terlepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal. Kendati begitu, angka indeks pembangunan manusia (IPM)-nya masih menjadi ‘PR’ (pekerjaan rumah) yang tak kunjung menggembirakan.
Dilaporkan, IPM Garut hingga kini masih tertinggal dibandingkan rata-rata angka IPM Jawa Barat. Padahal berbagai program diluncurkan dengan menghabiskan dana ratusan miliar rupiah guna mendongkrak IPM Kabupaten Garut tersebut.
Menurut Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriyadi, pada 2018, IPM Jawa Barat mencapai 71,30. Sedangkan IPM Kabupaten Garut hanya mencapai 65,42. 64,52.
Kendati angkanya mengalami kenaikan sebesar 0,90 dibandingkan 2017 yang mencapai 64,52, posisi IPM Garut tak beranjak, dan hanya menempati peringkat ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, atau ketiga terbawah setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
“Apa bedanya kondisi IPM Garut sekarang ini dengan di tahun 2004, ketika Garut berada di peringkat terbawah dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat? Ketika itu Kabupaten Pangandaran belum terbentuk,” kata Dudi, Rabu (14/8/2019).
Dia merasa prihatin dengan IPM Garut seperti itu. Sebab bagaimanapun IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Ini cukup ironis. Di satu sisi, berbagai penghargaan diterima Garut. Tapi di sisi lain, kalau dilihat perkembangannya, IPM-nya justeru melorot dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Artinya, Garut banyak tertinggal dari daerah lain,” ujarnya.
Daya beli masyarakat Garut masih terendah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengeluaran daya beli masyarakat Garut baru sebesar Rp7.579.000 per tahun, setara Rp631.584 per bulan.
Rata-rata lama sekolah masyarakat Garut juga baru mencapai 7,5 tahun, dan menempati peringkat ke-18 dari 27 kabupaten/kota. Sedangkan Angka harapan hidupnya mencapai 71,03 tahun, atau menempati peringkat ke-12 dari 27 kabupaten/kota.
Karena itulah, Dudi berharap Bupati Garut Rudy Gunawan dan jajarannya serius menyoroti persoalan tersebut demi peningkatan kesejahteraan rakyat Garut. Jangan sekadar ujaran politis meninabobokan rakyat. Pun para anggota DPRD Garut yang baru supaya bersungguh-sungguh melaksanakan amanat rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama mengawasi kinerja eksekutif dalam menjalankan program pembangunannya.
“APBD Garut tiap tahun terus meningkat. Tapi, apakah rakyat menerima atau merasakan manfaatnya? Apakah rakyat miskin betul-betul jadi berkurang? Tahun 2019 ini APBD Garut bahkan mencapai Rp4,8 triliun. Bukan uang yang kecil,” ingatnya. (IK/Zainulmukhtar)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
