oleh

Aspirasi Garut untuk Jakarta: Rekonsiliasi ‘Yes’, Bagi-bagi Kursi ‘No’

GOSIPGARUT.ID — Gerakan Indonesia Kita (Gita) Kabupaten Garut mendukung rencana presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, untuk merangkul seluruh warga Indonesia. Namun komunitas ini menegaskan, dukungan tersebut hanya untuk rekonsiliasi dan tidak untuk bagi-bagi kursi (jabatan).

“Rekonsialisasi ‘yes’, bagi-bagi kursi ‘no’,’ tandas Koordinator Gita Kabupaten Garut, Deni Ramdhani, melalui siaran pers yang diterima GOSIPGARUT.ID, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, pada masa menjelang dan selama kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu, terjadi ketegangan di masyarakat. Boleh dibilang, situasi kerukunan terbelah. Permusuhan terbuka bukan hanya diperlihatkan di media sosial, namun juga dalam hubungan sehari-hari.

Baca Juga:   Mudik Lebaran, Garut Pasang Kamera Pemantau di Sejumlah Titik

“Kini, setelah kita memiliki presiden terpilih, suasana kerukunan harus dipulihkan. Kata ‘rekonsiliasi’ tidak terlalu tepat untuk disebutkan, namun karena telanjur populer bolehlah kata ini digunakan. Maka, mari mengutamakan rekonsiliasi,” ujar Deni.

“Kita sudah biasa hidup berbeda. Indonesia didirikan di atas perbedaan. Justru keragaman yang menjadi kekuatan kita,” tambah dia.

Koordinator Gita Kabupaten Garut, Deni Ramdhani. (Foto: Istimewa)

Pemilihan umum, lanjut Deni, adalah mekanisme demokrasi yang menghadirkan kesepakatan mengenai siapa pemenang dan siapa kalah. Proses ini dipercaya menghasilkan perimbangan yang baik dalam pemerintahan. “Sebab, pihak yang kalah akan mengontrol jalannya kekuasaan,” katanya.

Baca Juga:   Stok Melimpah, Harga Bawang Putih di Pasar Induk Garut Turun Drastis

Tanpa kontrol, kekuasaan akan cenderung korup. Sejarah politik Indonesia, telah pula membuktikan hal ini. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, Indonesia mengalami masa gelap dari berbagai bidang kehidupan. Ekonomi dikuasai segelintir orang, politik diatur di meja-meja makan elit Jakarta, dan hukum sepenuhnya mengabdi pada penguasa.

Para pendiri Gita, menurut Deni, adalah bagian dari gerakan kritik terhadap Orde Baru yang memuncak pada 1998. Itu sebabnya, Gita mengandalkan demokrasi pada keseimbangan antara kekuasaan dan kritik. Oposisi diperlukan, maka Gita menolak secara tegas apabila pihak yang kalah dalam pemilihan umum menjadi bagian dari pemerintahan mendatang.

Baca Juga:   Ulama dan Santri Garut Doa Bersama untuk Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

“Setiap penguasa harus dicurigai tidak sungguh-sungguh mampu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, karena itu harus ada kekuatan pengimbang. Dan itu namanya oposisi,” ujar dia.

Deni menegaskan, program Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin yang disampaikan selama kampanye harus berbuah pada kemenangan seluruh warga. Program yang baik hanya bias dijalankan dengan pengawasan yang baik. Bila semua bersatu dalam kekuasaan, kontrol tidak dapat dilakukan. Yang terjadi malah kongkalikong. (Fj/Yus)

Komentar