GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Garut Putri Karlina menegaskan dirinya tidak pernah menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk pembelian paket Kartu Halo sejak mulai menjabat. Selain itu, ia juga menyatakan tidak akan mengajukan pengadaan mobil dinas baru serta tengah mengupayakan pengalihan anggaran perjalanan dinas luar kota untuk pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat rentan.
Pernyataan tersebut disampaikan Putri Karlina melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya yang dipantau GOSIPGARUT.ID pada Kamis (6/8/2026). Klarifikasi itu disampaikan sebagai respons terhadap isu mengenai pembelanjaan paket Kartu Halo di lingkungan Pemkab Garut.
Dalam keterangannya, Putri menegaskan bahwa seluruh kebutuhan pulsa dan paket data untuk tiga nomor telepon yang digunakannya selama menjabat dibayar menggunakan dana pribadi.
“Berkenaan dengan pembelanjaan paket Kartu Halo di lingkungan Pemkab Garut, saya ingin menjelaskan bahwa alhamdulillah, dari awal menjabat sampai ke detik ini, saya tidak pernah dibelikan pulsa oleh anggaran daerah Kabupaten Garut. Pulsa yang saya pakai untuk tiga nomor saya itu saya belanja pakai uang sendiri,” ujar Putri.
Ia bahkan mengaku kerap meminta bantuan suaminya untuk mengisi ulang paket data ketika pulsanya habis. Menurut Putri, klaim tersebut juga telah ia pastikan melalui data transaksi dari Telkomsel.
“Ini diperkuat oleh data dari Telkomsel yang sudah saya pegang dan sudah saya cek. Tidak ada satu pun nama saya dari record transaksi pembelian paket Kartu Halo. Kalau memang tulisannya ada untuk wakil kepala daerah, tapi saya tidak pernah menggunakan anggaran tersebut,” katanya.
Selain menepis isu penggunaan anggaran untuk kebutuhan komunikasi, Putri juga menyampaikan komitmennya untuk tidak meminta pengadaan kendaraan dinas baru selama menjabat sebagai Wakil Bupati Garut.
“Alhamdulillah juga sampai detik ini dan sampai saya selesai menjabat, saya insya Allah akan konsisten tidak akan pernah meminta pengadaan mobil dinas baru. Jadi kalau misalnya nanti muncul nama pengadaan mobil dinas wakil kepala daerah, saya tidak akan pernah mengiyakan dan tidak meminta juga,” ucapnya.
Lebih lanjut, Putri mengungkapkan tengah mengupayakan agar anggaran perjalanan dinas luar kota yang menjadi haknya dapat dialihkan menjadi program pembangunan rumah tidak layak huni bagi kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.
Sasaran program tersebut, kata dia, adalah para janda, kepala keluarga perempuan, serta keluarga yang memiliki anak kecil dan berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi.
“Saya sedang mengupayakan anggaran perjalanan dinas luar kota saya untuk dialihkan ke pembangunan rumah tidak layak huni bagi janda, atau kepala keluarga perempuan, atau keluarga yang memiliki anak kecil yang rentan,” ujar Putri.
Ia menambahkan, nilai bantuan yang direncanakan melalui skema pengalihan anggaran tersebut diharapkan lebih besar dibandingkan stimulan program rutilahu yang selama ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
“Mohon doa, semoga perpindahan anggaran ini bisa terealisasikan dan bisa membangun kurang lebih beberapa rumah untuk teman-teman yang rentan sosial ekonomi,” kata Putri. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
