GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kesalahan dalam penyusunan tata ruang wilayah dapat menimbulkan kerugian besar bagi daerah, mulai dari meningkatnya risiko bencana hingga membengkaknya anggaran penanggulangan. Karena itu, ia meminta penyusunan tata ruang ke depan dilakukan secara cermat dengan menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama.
Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), saat memberikan kuliah umum (stadium general) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (25/6/2026). Kegiatan itu mengusung tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam pemaparannya, Dedi menjelaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan akan memicu berbagai bencana alam. Kondisi tersebut, menurutnya, pada akhirnya memaksa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan bencana.
“Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana,” ujar Dedi di hadapan para praja IPDN.
Ia menambahkan, kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak pada meningkatnya beban keuangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, Dedi mengajak para praja IPDN sebagai calon pemimpin daerah agar menjadikan pelestarian lingkungan sebagai landasan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurut Dedi, tata kelola wilayah saat ini juga mengalami distorsi. Ia menilai pengelolaan daerah semestinya dilakukan dengan prinsip berbasis energi lingkungan, yakni pembangunan yang selaras dengan karakter alam dan nilai-nilai lokal.
“Sering kali suatu daerah dikelola oleh pihak yang tidak memahami spirit leluhur maupun spirit lingkungan yang dimiliki wilayah tersebut,” katanya.
Sebagai contoh, Dedi menyoroti perubahan kondisi lingkungan di sejumlah wilayah Jawa Barat, seperti Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Ia mengenang kawasan-kawasan tersebut dahulu dikenal memiliki hamparan pepohonan yang luas dan suasana yang asri.
Namun, lanjutnya, bentang alam hijau di wilayah tersebut kini semakin berkurang akibat pembangunan yang tidak selaras dengan kelestarian lingkungan. Menurut Dedi, kondisi itu menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan tata ruang harus disusun secara matang agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan alam.
Melalui kuliah umum tersebut, Dedi berharap para praja IPDN yang kelak menjadi pemimpin di berbagai daerah mampu merancang kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa depan. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
