GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut mempercepat langkah mendorong pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun di Kecamatan Cikelet, yang dinilai menjadi infrastruktur kunci bagi penguatan ekonomi pesisir selatan.
Upaya tersebut ditegaskan langsung Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat melakukan kunjungan strategis ke Gedung Mina Bahari, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dalam pertemuan dengan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Syakur membawa usulan percepatan pembangunan pelabuhan yang selama ini dinantikan nelayan.
Didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Syakur menekankan bahwa keberadaan pelabuhan perikanan di Cilauteureun bukan lagi sekadar rencana, melainkan kebutuhan mendesak.
“Usulan pembangunan pelabuhan ikan di Cilauteureun ini kami sampaikan sebagai harapan besar masyarakat Garut. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah,” ujar Syakur.
Menurut dia, potensi perikanan tangkap di pesisir selatan Garut tergolong besar, namun belum diimbangi dengan fasilitas pelabuhan yang memadai. Kondisi ini membuat aktivitas nelayan, mulai dari pendaratan ikan hingga distribusi hasil tangkapan, belum berjalan optimal.
“Kalau pelabuhan ini terwujud, bukan hanya meningkatkan produktivitas nelayan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di wilayah Garut Selatan,” kata Syakur.
Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP RI, Ady Candra, menyambut positif usulan tersebut. Ia menilai Garut memiliki potensi kelautan yang layak dikembangkan melalui dukungan infrastruktur yang tepat.
“Kami sangat mendukung pengembangan wilayah selatan Jawa, khususnya Garut. Potensi perikanan tangkapnya luar biasa. Ke depan, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mematangkan perencanaan pembangunan Pelabuhan Cilauteureun,” ujar Ady.
Ia menegaskan, pembangunan pelabuhan memerlukan tahapan perencanaan yang matang agar berkelanjutan dan tepat sasaran. Meski demikian, pihaknya memastikan komitmen untuk mengawal proses tersebut bersama pemerintah daerah. ***



.png)















