GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyoroti persoalan rantai pasok bahan baku dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan Syakur saat memimpin Rapat Koordinasi Program MBG tingkat Kabupaten Garut yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (11/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Syakur menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang seharusnya tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.
“Program MBG ini harus memberikan dampak nyata. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program ini juga harus membuka peluang kerja serta memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar,” ujar Syakur.
Pemerintah Kabupaten Garut mencatat hingga saat ini telah beroperasi sebanyak 425 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program MBG di berbagai wilayah.
Syakur meyakini kehadiran ratusan SPPG tersebut berpotensi besar dalam memperbaiki status gizi generasi muda di Kabupaten Garut.
Namun demikian, ia mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat terkait pengadaan bahan baku makanan yang masih banyak didatangkan dari luar daerah, sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh warga sekitar.
“Ini yang menurut saya belum begitu baik. Masih banyak keluhan bahwa SPPG mengambil bahan bakunya bukan dari masyarakat sekitar, melainkan dari tempat lain. Saya paham ada pertimbangan efisiensi, lebih mudah mengambil dari tempat lain. Namun hal ini harus segera ditangani, jangan sampai dibiarkan karena akan menimbulkan dampak di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Garut berencana menata ulang sistem rantai pasok agar kebutuhan bahan pangan SPPG dapat memprioritaskan komoditas dari petani, peternak, serta pedagang lokal.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas di daerah, seiring dengan besarnya anggaran yang digelontorkan melalui program MBG.
Selain persoalan ekonomi, Syakur juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG dengan sejumlah dinas terkait.
Dinas Kesehatan diminta memastikan standar kelayakan dan kualitas gizi makanan tetap terjaga, sementara Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengelola dampak lingkungan, khususnya terkait pengolahan sampah dari aktivitas dapur SPPG.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong penyediaan layanan aduan atau hotline khusus agar masyarakat maupun pelaksana program di lapangan dapat dengan mudah menyampaikan kendala yang dihadapi.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama karena program ini menyangkut masyarakat Garut. Saya mengajak semua pihak untuk menyukseskan program MBG agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, serta pemerataan pembangunan di daerah,” pungkas Syakur. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
