GOSIPGARUT.ID — Pengurus Pusat Santri Pasundan melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, Jumat (24/10/2025). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam RI, Jakarta, itu menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara komunitas santri dan pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika sosial dan politik nasional.
Rombongan Santri Pasundan diterima langsung oleh Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kesatuan Bangsa yang mewakili jajaran pimpinan Kemenko Polhukam. Dalam audiensi tersebut, Santri Pasundan menyampaikan serangkaian gagasan strategis untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong reformasi pada sektor keamanan, politik, dan teknologi.
“Pemerintah sangat mengapresiasi langkah konkret Santri Pasundan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Sinergi seperti ini penting untuk terus dirawat,” ujar Asdep Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam sambutannya.
Ketua rombongan, Firman Yusup, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Santri Pasundan untuk menjadi moral force sekaligus social agent dalam menjaga persatuan bangsa. “Kami berharap kerja sama strategis dengan Kemenko Polhukam dapat berlanjut dalam bentuk program pembinaan dan edukasi kebangsaan yang lebih luas,” kata Firman.
Lima Fokus Aspirasi Santri Pasundan
Dalam audiensi tersebut, Santri Pasundan memaparkan lima bidang utama yang menjadi fokus aspirasi kepada pemerintah:
1. Keamanan Nasional
Santri Pasundan menekankan pentingnya diplomasi budaya dan agama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Mereka mendorong adanya perwakilan santri dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan ketahanan nasional, terutama di bidang ketahanan pangan dan diplomasi ekonomi.
2. Politik dan Demokrasi
Santri Pasundan menilai praktik politik uang dan dominasi kelompok pemilik modal dalam politik nasional berpotensi melemahkan integritas demokrasi. Mereka mengusulkan regulasi yang lebih ketat dalam pencalonan legislatif serta penentuan kriteria qualified bagi calon anggota dewan dari pusat hingga daerah.
3. Pencegahan Polarisasi Politik
Untuk mengatasi meningkatnya polarisasi politik di masyarakat, Santri Pasundan mengajukan upaya penguatan pendidikan politik, memperkuat lembaga demokrasi, serta membuka ruang dialog lintas kelompok. Mereka juga meminta Kemenko Polhukam melibatkan kalangan santri sebagai agen pemersatu bangsa.
4. Reformasi Kepolisian
Santri Pasundan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri, termasuk penghapusan keterlibatan anggota kepolisian dalam bisnis dan politik. Mereka menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung agenda reformasi kepolisian.
5. Kedaulatan Teknologi Nasional
Isu kedaulatan digital juga menjadi perhatian serius. Santri Pasundan mendorong pemerintah memperkuat industri teknologi dalam negeri, melindungi data pribadi warga negara, dan meningkatkan kemampuan keamanan siber agar Indonesia tidak bergantung pada pihak asing.
Audiensi yang berlangsung hangat dan produktif itu menegaskan posisi Santri Pasundan sebagai bagian dari elemen strategis bangsa yang siap mendukung pemerintah menjaga keutuhan dan kemandirian nasional.
“Santri bukan hanya penjaga moral bangsa, tapi juga garda depan dalam menjaga ideologi dan stabilitas negara,” tegas Firman menutup pertemuan. ***
