GOSIPGARUT.ID — Wakil Sekretaris ICMI Jawa Barat, Asep Lukman, menilai seruan demonstran untuk membubarkan DPR belakangan ini tak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kian tertekan. Menurutnya, tuntutan itu lebih sebagai simbol kemarahan publik daripada solusi konstitusional.
“Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu setali tiga uang. Mustahil salah satunya dihapus tanpa membuat negara ikut bubar. DPR bagian inti dari negara, termaktub dalam UUD 1945,” kata dia, Minggu (31/8/2025).
Meski begitu, Asep memahami munculnya desakan tersebut. Ia menyebut mayoritas masyarakat saat ini benar-benar terhimpit kemiskinan, bahkan mengarah pada ancaman kelaparan massal.
“Di satu sisi rakyat makin susah, di sisi lain mereka mendengar gaji dan tunjangan DPR naik fantastis. Ditambah sikap arogan sebagian anggota yang membuat publik makin muak,” ujar pria yang akrab disapa Asluk itu.
Asep juga menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu percaya pada laporan formal BPS dan menteri-menterinya. Menurut laporan itu, kondisi ekonomi disebut membaik dan pangan terkendali. Namun narasi tersebut dianggap publik bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
“Bagaimana angka kemiskinan bisa turun kalau daya beli merosot, PHK meluas, dan usaha gulung tikar? Data BPS tidak equivalent dengan realitas. Rakyat melihatnya sebagai rekayasa,” tandas Asep.
Ia menegaskan, rakyat memiliki akal dan rasa yang tak bisa ditipu oleh angka statistik. “Data bisa dimanipulasi, tapi rasa lapar mustahil disulap dengan teori indikator,” ujar pria kelahiran Garut Selatan ini.
Kericuhan demonstrasi, lanjut Asep, makin memanas setelah seorang pengemudi ojek online dilaporkan tewas akibat bentrokan dengan aparat. Insiden itu memicu kemarahan massa yang menilai polisi justru lebih melindungi pejabat ketimbang rakyat.
Asep menilai situasi ini menjadi dilema serius bagi Presiden Prabowo. Namun ia menekankan, kepala negara tetap dituntut bersikap tegas untuk menghentikan kerumitan politik dan sosial yang makin membesar.
“Momentum ini seharusnya jadi bahan refleksi bagi semua pihak, terutama dalam perekrutan anggota legislatif. Karena dalam demokrasi, partai politik adalah pondasi paling penting bagi bangunan negara,” pungkas Asep. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
