GOSIPGARUT.ID — Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, melontarkan kritik keras kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut terkait dugaan pemotongan bantuan revitalisasi sekolah yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Ia meminta Syakur Amin-Putri Karlina tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kasus yang merugikan dunia pendidikan tersebut.
“Bupati dan Wakil Bupati Garut harus turun tangan langsung. Jangan hanya menyerahkan pada aparat penegak hukum. Anggaran pendidikan harus dijamin aman, dan oknum di Disdik yang merugikan sekolah harus segera dibersihkan,” tegas Ade, Selasa (26/8/2025).
Menurut dia, praktik pemotongan dana pendidikan bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi kejahatan serius yang merampas hak siswa. Ade menyoroti bahwa hingga kini publik belum melihat langkah tegas Pemkab untuk membenahi Dinas Pendidikan (Disdik) yang diduga menjadi sarang permainan anggaran.
“Kepala Dinas baru tidak boleh hanya jadi pelengkap struktur. Kalau tidak punya nyali menutup ruang permainan, wajah pendidikan Garut akan terus tercoreng,” sindirnya.
GIPS juga meminta Kejari Garut bekerja transparan dan tidak berhenti di pemanggilan saksi. “Proses hukum harus jelas, siapa pun yang terlibat, dari level mana pun, harus diproses tanpa pandang bulu,” kata Ade.
Tak berhenti di sana, ia menantang Pemkab Garut untuk membuka akses informasi anggaran pendidikan agar sekolah dan masyarakat bisa ikut mengawasi. “Kalau anggaran bersih, kenapa harus takut transparansi?” ucapnya tajam.
Ade menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan adalah amanat konstitusi. “Hak siswa bukan untuk jadi bancakan oknum. Ini soal masa depan Garut. Bupati dan Wabup harus buktikan keberanian memimpin, bukan sekadar duduk di kursi empuk,” pungkasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
