GOSIPGARUT.ID — Para pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Garut mulai kehilangan kesabaran. Mereka menuding pemerintah terlalu gemar membuat kebijakan berbelit-belit yang justru menghambat perputaran ekonomi.
Salah satunya adalah penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang dinilai tidak realistis. “Kami beli gabah sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp8 ribu per kilogram. Setelah digiling, ongkos operasional, dan kirim ke pedagang, harga beras sampai Rp12.500 per kilogram,” kata seorang pengusaha penggilingan padi yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (14/8/2025).
Masalahnya, pemerintah membatasi HET di level Rp12 ribu per kilogram. “Pedagang eceran otomatis jual di atas harga beli, tapi dibatasi. Dari mana kami menutup biaya? Mau tidak mau pedagang, bahkan penggilingan, terancam gulung tikar,” ujarnya.
Ia juga membantah stigma “beras oplosan” yang kerap menjadi momok di pasar. Menurutnya, yang disebut beras oplosan kerap hanya hasil gilingan dari gabah berbagai varietas yang ditanam petani. “Itu bukan mengoplos beras jelek dan bagus. Bentuk padinya memang berbeda—bulat, panjang, setengah bulat—dan setelah digiling tercampur. Tapi tetap layak konsumsi,” jelasnya.
Kesulitan lain muncul saat pengusaha memilih menyimpan beras di gudang karena harga tak sesuai pasar atau pembeli tidak membayar tunai. “Kami langsung dituduh menimbun beras. Padahal ini strategi bertahan hidup. Apalagi, banyak yang belum dibayar dari program beras BPNT oleh agen e-warung,” keluhnya.
Para pengusaha berharap pemerintah membuka telinga terhadap realitas lapangan. “Jangan bikin aturan yang hanya enak di atas kertas. Kami butuh kebijakan yang adil dan menggerakkan ekonomi, bukan malah mematikan usaha,” pungkasnya. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
