GOSIPGARUT.ID — DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan izin pembangunan perumahan di daerah rawan bencana tanah longsor di sekitar Jalan Raya Bandung-Tasikmalaya, Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut.
“Saya heran kenapa pihak perumahan bisa dapat izin mendirikan perumahan, padahal lokasinya sangat tidak layak,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut R Moch Romli kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).
Ia menuturkan, jajarannya sudah meninjau langsung tanah tebing dan tembok penahan tanah yang longsor bahkan nyaris menimpa badan jalan nasional di Limbangan.
Longsoran tanah di kawasan Perumahan Palasari itu, kata Romli, ternyata hasil keterangan warga sudah ketiga kalinya longsor, dan terakhir tembok penahan tanah di sekitar perumahan itu longsor.
“Kalau sudah terjadi ketiga kalinya itu, harusnya jadi perhatian, kenapa ini tidak ada teguran, untung tidak sedang ada orang di atas,” ujarnya.
Menurut Romli, sesuai aturan bahwa daerah yang tanahnya labil tidak boleh diberi izin untuk dijadikan tempat pemukiman penduduk karena bisa membahayakan jiwa manusia.
Persoalan yang disinyalir ada pelanggaran itu, kata dia, pihaknya secara resmi akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Garut dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Garut untuk menjelaskan masalah perumahan di daerah longsor itu.
“Ini yang menjadi catatan kami untuk sesegera mungkin memanggil dinas terkait, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada apa belum,” kata Romli.
Sebelumnya, tembok penahan tanah tiba-tiba longsor di Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan tepatnya di pinggir Jalan Raya Bandung-Tasikmalaya, Jumat (21/2/2020) pagi. (Ant)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
