GOSIPGARUT.ID — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut menghadapi keterbatasan anggaran untuk memperbaiki sejumlah jembatan rusak di berbagai kecamatan. Dana pemeliharaan dan perbaikan yang tersedia bahkan kurang dari Rp 1 miliar. Sementara itu, beberapa akses penghubung antarkampung masih mengandalkan konstruksi darurat berbahan bambu.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, mengatakan pemerintah daerah tengah menangani sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana maupun proyek pembangunan yang belum rampung. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Tegal Gede, Pasirlangu, Cisompet, hingga wilayah Pakenjeng.
“Jembatan yang sedang kita progres di antaranya penanganan akibat bencana, kemudian beberapa yang belum selesai seperti di Kalong dan Wareng di wilayah Pakenjeng. Kita juga mendapatkan penanganan jembatan dari kementerian, salah satunya di Cikadongdong, Kecamatan Banjarwangi,” ujar Agus, Senin, 9 November 2026.
Kerusakan jembatan di sejumlah wilayah tersebut berdampak langsung terhadap aksesibilitas masyarakat. Di beberapa lokasi, warga masih harus menggunakan jembatan sementara dari bambu untuk menyeberangi jalur yang rusak.
Kondisi itu memperlihatkan pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur penghubung yang aman. Terlebih, jembatan menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga di kawasan perdesaan.
Agus mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mempercepat penanganan. Dana pemeliharaan dan perbaikan jembatan yang tersedia saat ini kurang dari Rp1 miliar. Padahal, kebutuhan penanganan tersebar di sejumlah wilayah dan membutuhkan pekerjaan dengan tingkat kerusakan berbeda.
Agus berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar pada tahun berikutnya. Tambahan dana dibutuhkan untuk menuntaskan proyek yang tertunda sekaligus memperbaiki jembatan yang belum tertangani.
Salah satu pekerjaan yang masih tersendat adalah pembangunan jembatan di wilayah Gunamekar. Proyek tersebut menghadapi persoalan pembebasan lahan yang melibatkan Desa Bungbulang dan Desa Gunamekar.
Agus meminta pemerintah desa ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, penyelesaian lahan menjadi salah satu syarat agar pembangunan bisa kembali dilanjutkan.
Selain jembatan, PUPR Garut juga menaruh perhatian pada akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata, termasuk Cat Valley Wanaraja dan kawasan Telaga Bodas.
Namun, rencana peningkatan akses wisata itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan karena berkaitan dengan status kawasan konservasi. Sejumlah kawasan sebelumnya direncanakan berubah status dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Hingga kini, proses perubahan status tersebut belum selesai.
“Karena masih berstatus cagar alam, sehingga belum bisa masuk pihak ketiga untuk pengelolaannya. Perubahan status kawasan tersebut masih menjadi bagian yang harus diselesaikan,” kata Agus.
Status kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membatasi pengembangan wisata, terutama terkait keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan. Karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait.
Di tengah berbagai kendala tersebut, pekerjaan rumah PUPR Garut bukan hanya menyelesaikan proyek jembatan yang tertunda. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak terlalu lama bergantung pada akses darurat yang berisiko terhadap keselamatan.
Keterbatasan anggaran, persoalan pembebasan lahan, dan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi menjadi tiga persoalan yang perlu dituntaskan agar pembangunan infrastruktur di Garut tidak terus berjalan lambat. (Yuyus)
