GOSIPGARUT.ID — Bupati Rudy Gunawan mengungkap adanya perbedaan data kependudukan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akibatnya, itu berpengaruh terhadap pencapaian angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Garut yang hingga kini masih tertinggal dibandingkan rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat.
“Meski data BPS, dan Kemendagri ada perbedaan. Di mana menurut data BPS jumlah penduduk Garut sebanyak 2,6 juta, sedangkan dari data Kemendagri 2,2 juta jiwa, sehingga berpengaruh pada IPM Kabupaten Garut,” kata Rudy saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut di kawasan Cipanas Tarogong Kaler, Selasa (21/1/2020).
Rudy menyebut saat ini, tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Garut dengan pendapatan per kapitanya hanya 60% dari rata-rata per kapita Provinsi Jawa Barat.
Ia mengajak Kadin dapat berkerja sama dengan Pemkab Garut, dan siapapun sosok terpilih sebagai Ketua Kadin Garut diminta supaya bisa membantu Pemkab Garut mengatasi persoalan ekonomi. Terutama di bidang pengangguran yang mencapai angka 7%.
Karenanya, kata Rudy, tak ada jalan lain untuk menyerap lapangan pekerjaan di Garut kecuali dengan mendirikan industry di wilayah Garut. Calon tenaga kerja lulusan SMA/sederajat di Garut sendiri setiap tahunnya mencapai 28.000 orang lebih.
Pada Mukab Kadin Garut VII itu, Yudi Lasminingrat yang juga Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Garut terpilih menjadi Ketua Kadin Garut periode 2020-2025.
Dalam berbagai kesempatan di awal 2020 ini, Bupati Rudy kerap meminta jajaran aparat Pemkab Garut menyoroti persoalan IPM Garut yang hingga kini masih tertinggal dibandingkan rata-rata IPM Jawa Barat. Padahal berbagai program diluncurkan dengan menghabiskan dana ratusan miliar rupiah guna mendongkrak IPM Garut tersebut.
Pada 2018, IPM Jawa Barat mencapai 71,30. Sedangkan IPM Kabupaten Garut hanya mencapai 65,42. 64,52
Kendati angkanya mengalami kenaikan sebesar 0,90 dibandingkan 2017 yang mencapai 64,52, posisi IPM Garut tak beranjak, dan hanya menempati peringkat ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, atau ketiga terbawah setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
Kondisi itu pun memunculkan tanda tanya berbagai kalangan.
“Apa bedanya kondisi IPM Garut sekarang ini dengan di tahun 2004, ketika Garut berada di peringkat terbawah dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat ? Ketika itu Kabupaten Pangandaran belum terbentuk,” kata Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriyadi beberapa waktu sebelumnya.
Dia merasa prihatin dengan IPM Garut seperti itu. Sebab bagaimanapun IPM merupakan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Daya beli masyarakat Garut masih terendah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengeluaran daya beli masyarakat Garut baru sebesar Rp7.579.000 per tahun, setara Rp631.584 per bulan.
Rata-rata lama sekolah masyarakat Garut juga baru mencapai 7,5 tahun, dan menempati peringkat ke-18 dari 27 kabupaten/kota. Sedangkan Angka harapan hidupnya mencapai 71,03 tahun, atau menempati peringkat ke-12 dari 27 kabupaten/kota.
Sayangnya, pihak DPRD pun terkesan tak cermat menyikapi kondisi tersebut. Padahal berbagai kebijakan pembangunan berikut pengalokasian kebutuhan anggarannya tak lepas dari peran serta DPRD. Khususnya berkaitan pengawasan, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga paskapelaksanaan.
“APBD Garut tiap tahun terus meningkat. Tapi, apakah rakyat menerima, atau merasakan manfaatnya ? Apakah rakyat miskin betul-betul jadi berkurang ? DPRD mestinya cermat atas persoalan ini. Jangan-jangan banyak angggaran tak tepat sasaran,” ingatnya. (IK/Zainulmukhtar)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
