GOSIPGARUT.ID — Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut mempertanyakan rekrutmen tenaga Penyuluh Agama (Islam) Honorer (PAH) yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut yang dinilai hanya formalitas belaka. Menurut Sekretaris PCNU Garut, H. Deni Ranggajaya, yang lolos testing itu ternyata masih orang lama.
“Terkait seleksi Penyuluh Agama Islam Honorer, khusus di Garut, setelah seleksi administrasi, tes tertulis, dan terakhir wawancara, ternyata setelah dibuka Senin kemarin, yang diprioritaskan itu PAH yang lama yang jumlahnya 340 orang. Kalau jumlahnya sebanyak itu, berarti tidak ada penambahan yang baru. Maksud kami, kalau prioritasnya yang lama, tidak perlu ada seleksi (terbuka). Kasihan pendaftar yang jauh terlalu banyak pengorbanan, waktu dan biaya,” katanya, Rabu (18/12/2019).
Deni menegaskan, kalau hanya menambal sulam kekurangan personel yang lama, sebaiknya dilakukan tes penerimaan secara tertutup. Sebab dengan cara terbuka yang melibatkan massa yang banyak, justru mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan. “Kalau kebijakannya seperti itu, lebih baik jangan ada seleksi terbuka,” tegas dia.
Deni juga mempertanyakan kinerja PAH terdahulu yang dinilainya jelek. “Kami menilai intoleransi di Garut itu meningkat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil seminar masalah khilafah kemarin, intoleransi di Garut ini meningkat dari 30 persen menjadi 50 persen. Padahal salah satu tugas PAH adalah bisa menjaga NKRI, bisa menjaga tumbuhnya intoleransi. Kami melihat pada saat Pilpres kemarin justru orang-orang PAH yang memprovokasi dan menyerang pemerintah,” paparnya.
Sementara Rois Syuriah PCNU Garut, KH. Rd. Amin Muhyiddin Maolani, menyayangkan proses seleksi PAH ini. Panitia dinilainya kurang siap dan kurang memperhitungkan kemaslahatannya.
“Kemenag sebagai institusi negara yang resmi, tadinya kami PCNU merasa NU ini ormas terbesar mempunyai hak besar juga. Diakui atau tidak mayoritas ummat Islam di Indonesia adalah Nahdiyin, dan warga Nahdiyin sangat komit terhadap kemaslahatan bangsa. Maka dengan munculnya faham intoleransi dan radikal ini, NU berkewajiban untuk membendungnya dengan cara yang baik,” kata dia.
Sehingga katanya pula NU sudah selayaknya bisa nyambung dengan lembaga manapun dalam kerangka kenegaraan, termasuk dengan Kemenag. “Sudah sebaiknya ada prioritas untuk NU, karena sudah teruji. Tidak aka ada kader NU yang nyeleneh, baik komitmen keagamaannya maupun maslahat kebangsaanya,” tuturnya.
Karenanya, Amin mempertanyakan skala prioritas Kemenag di dalam perekrutan PAH itu untuk warga Nahdiyin. Ia berharap bisa duduk bersama dengan pejabat Kemenag Garut guna mendiskusikan segala hal. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
