GOSIPGARUT.ID — Penarikan status kepegawaian penyuluh pertanian ke instansi pusat memukul keras penerimaan zakat aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Garut. Setoran zakat dari sektor pertanian yang sebelumnya menyentuh Rp17 juta per bulan, kini terjun bebas hingga tersisa Rp5 juta per bulan.
Anjloknya dana umat ini memperparah situasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut yang tengah berada dalam masa transisi. Terhitung sejak 16 November 2026, masa jabatan komisioner lama kembali diperpanjang selama tiga bulan karena Bupati Garut tak kunjung mengumumkan lima nama pimpinan periode baru.
Ketua Baznas Kabupaten Garut, Abdullah Effendi, menjelaskan merosotnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dipicu oleh perpindahan sejumlah pegawai pemerintah daerah menjadi pegawai instansi vertikal. Pergeseran status administrasi itu otomatis memutus aliran zakat yang selama ini masuk ke kas Baznas kabupaten.
”Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita bicarakan, karena ketika pegawainya pindah ke pusat, kontribusi zakat yang sebelumnya masuk ke Baznas Kabupaten Garut ikut mengalami perubahan,” ujar Abdullah, Selasa 17 November 2026.
Meski kehilangan basis penyetor dari kalangan penyuluh, tambang zakat di lingkungan birokrasi Garut sejatinya masih sangat melimpah. Kalkulasi internal Baznas mencatat potensi zakat ASN daerah berpeluang menembus lebih dari Rp2 miliar.
Namun, potensi jumbo tersebut belum tergarap maksimal. Jaring penghimpunan zakat belum menjangkau seluruh elemen pegawai, terutama sebagian kalangan guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta ASN di bawah naungan Kementerian Agama.
Padahal, payung hukum untuk memfasilitasi pembayaran zakat bagi ASN dan anggota DPRD sudah tersedia. Pemerintah daerah pada periode sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional bagi Baznas dalam menghimpun dana umat di lingkar eksekutif maupun legislatif.
Aturan di atas kertas itu nyatanya tumpul saat dieksekusi di lapangan. Abdullah mengakui implementasi Peraturan Bupati masih jalan di tempat dan membutuhkan pendekatan lebih intensif. Kendala utamanya terletak pada regulasi zakat nasional yang tidak memuat sanksi administratif bagi pegawai yang enggan menunaikan kewajibannya.
Di luar lingkungan birokrasi, Baznas Garut turut mengandalkan zakat dan infak Ramadan dari masyarakat umum. Meski demikian, partisipasi berbagai kelompok warga dan instansi lain dinilai masih jauh dari kapasitas maksimalnya.
Di tengah seretnya angka penghimpunan, tata kelola internal lembaga ini justru mencetak rapor hijau. Baznas Kabupaten Garut sukses mengantongi predikat baik dalam audit syariah pengelolaan zakat tahun 2025. Capaian ini menjadi modal krusial yang mesti dijaga oleh jajaran komisioner mendatang.
Menyikapi molornya pengumuman pimpinan baru dari meja bupati, Abdullah memastikan komisioner lama siap menyerahkan tongkat estafet kapan pun pelantikan resmi digelar. Ia menekankan pentingnya kelancaran proses transisi agar program penyaluran zakat tidak tersendat, sekaligus mendorong kepengurusan baru untuk lebih agresif berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif guna menambal kebocoran potensi zakat ASN.
”Siapa pun yang terpilih nantinya, mudah-mudahan merupakan orang-orang terbaik yang bisa membawa Baznas Garut semakin baik,” kata Abdullah. (Yuyus/Fj)





















