GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut mulai memberlakukan kebijakan unik yang mengubah rutinitas para aparatur sipil negara (ASN). Setiap Senin dan Jumat, para ASN diwajibkan meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih menggunakan angkutan umum saat berangkat maupun pulang kerja. Kebijakan ini bukan sekadar uji coba pengurangan kemacetan, tetapi juga diharapkan menjadi dorongan ekonomi baru bagi sektor transportasi lokal.
Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan setelah melihat langsung padatnya arus kendaraan, terutama pada hari Senin ketika banyak ASN memarkir kendaraan pribadi di pinggir jalan demi mengikuti apel pagi.
“Kita mulai memberlakukan instruksi pimpinan itu setiap Senin dan Jumat, karena seperti yang kita lihat (kemacetan), jadi untuk mengurangi kemacetan,” ujar Nurdin kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Kebijakan ini masih berada pada tahap trial and error selama satu bulan. Pemerintah ingin mengukur apakah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ASN benar-benar mampu mengurai kemacetan di pusat kota.
“Seperti kita lihat hari Senin begitu masifnya kendaraan. Makanya kita cek ‘try’ dan ‘error’, bagaimana efeknya selama sebulan ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Nurdin menilai kebijakan ini dapat memberi keuntungan bagi pelaku angkutan umum yang selama ini kerap mengeluhkan penurunan penumpang.
“Mudah-mudahan saja pendapatan angkot bisa naik banyak,” harapnya.
Efek Domino bagi Ekonomi Sopir Angkot
Kebijakan ini diam-diam membawa efek domino yang positif. Jika ASN—yang jumlahnya ribuan—menggunakan angkot dua kali seminggu, maka pergerakan ekonomi kecil di sektor transportasi berpotensi meningkat. Sopir angkot yang belakangan banyak kehilangan penumpang dapat kembali menggeliat.
Tidak hanya itu, pola pergerakan masyarakat pun bisa berubah. Masyarakat umum mungkin lebih tertarik menggunakan transportasi publik jika melihat ASN memberikan contoh.
Meski menjanjikan dari sisi kemacetan dan ekonomi, kebijakan ini bukan tanpa hambatan. Salah satu kendala terbesar adalah trayek angkot yang tidak menjangkau seluruh kantor pemerintahan.
Beberapa ASN harus berjalan kaki dari titik akhir trayek menuju kantor. Selain itu, banyak ASN yang memiliki tugas lapangan, menghadiri rapat di berbagai lokasi, atau melakukan pengecekan di wilayah yang sulit dijangkau tanpa kendaraan pribadi.
“Mesti jujur juga kita, bahwa pergerakan kita ketika tidak berkendara repot juga,” kata Nurdin. “Seperti saya misalnya hari ini berangkat ke sini, dan banyak titik lainnya.”
Uji coba ini pada akhirnya menjadi langkah awal untuk melihat kesiapan Garut menuju mobilitas yang lebih tertib, efisien, dan ramah lingkungan. Pemerintah menilai jika kebijakan ini berhasil, opsi perluasan atau penyesuaian akan dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan ekspansi trayek angkot atau penyediaan shuttle khusus ASN.
Untuk sementara, seluruh mata tertuju pada efek selama satu bulan mendatang: apakah Garut benar-benar akan lebih lengang setiap Senin dan Jumat—dan apakah angkot kembali menjadi primadona transportasi lokal. ***


.png)











