GOSIPGARUT.ID — Keberangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut ke Jepang tengah menjadi sorotan publik. Namun, Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai bahwa langkah tersebut harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan lingkungan daerah, bukan sekadar polemik yang menyesatkan arah diskusi publik.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menegaskan bahwa keberangkatan pejabat daerah ke Jepang memiliki relevansi besar dengan kebutuhan Garut untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, Jepang merupakan negara dengan praktik daur ulang dan ekonomi sirkular terbaik di dunia, sehingga wajar bila Garut ingin belajar langsung dari sumbernya.
“Publik Garut berhak bertanya, tapi yang jauh lebih penting adalah melihat bagaimana kegiatan ini memberi nilai balik bagi daerah. Jepang punya sistem daur ulang yang terbukti efektif. Belajar dari sumbernya adalah langkah yang tepat,” ujar Ade dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).
Program Resmi Bernilai Strategis
GIPS menegaskan bahwa keberangkatan Kadis LH Garut bukan perjalanan pribadi, melainkan bagian dari workshop internasional bertajuk “Establishing a Circular Economy Especially for Plastics in Indonesia”, yang digelar pada 9–15 November 2025. Program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Kegiatan di Jepang itu mencakup sejumlah agenda penting, di antaranya: Studi lapangan ke fasilitas pengolahan sampah plastik di Kagoshima, Kitakyusyu, dan Osaki. Pemaparan regulasi dan teknologi daur ulang Jepang. Forum berbagi pengalaman antarpejabat Indonesia. Dan, pertemuan dengan sektor swasta Jepang di bidang industri limbah.
Menurut Ade, rangkaian kegiatan tersebut relevan dengan kondisi Garut saat ini yang masih menghadapi tantangan serius, mulai dari penumpukan sampah hingga keterbatasan sarana pengolahan limbah.
“Agenda ini bisa menjadi titik balik bagi Garut untuk membangun sistem manajemen sampah yang lebih modern dan efisien,” ucapnya.
Apresiasi untuk Upaya Peningkatan Kapasitas Pejabat Daerah
Ade menilai bahwa keikutsertaan pejabat daerah dalam forum internasional adalah bentuk komitmen untuk belajar dan memperbaiki kebijakan publik. Ia menegaskan, publik seharusnya tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga memberikan apresiasi pada langkah-langkah peningkatan kapasitas yang berdampak nyata.
“Kritik boleh, tapi jangan lupa memberi ruang apresiasi bagi pejabat yang mau belajar dan membawa pulang praktik terbaik untuk daerahnya,” tegasnya.
GIPS juga mengingatkan agar perbincangan publik tidak terjebak pada narasi rendah yang menyesatkan makna. Menurut Ade, isu lingkungan membutuhkan pengetahuan, teknologi, dan kerja kolaboratif — bukan sekadar kecurigaan dan spekulasi.
“Isu lingkungan tidak selesai dengan saling curiga, tapi dengan pengetahuan dan kolaborasi. Relevansi kegiatan jauh lebih penting daripada sensasi yang tidak berdampak,” ujar Ade.
Sebagai penutup, Ade menegaskan bahwa transparansi dalam setiap agenda pejabat publik tetap penting. Namun, penilaian harus dilakukan secara objektif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Kunjungan ke Jepang adalah langkah konkret yang sejalan dengan kebutuhan Garut untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Ini bukan sekadar perjalanan, melainkan investasi pengetahuan,” pungkasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
