GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tegas tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito. Bantahan itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada 15 daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, yang menyimpan dana daerah di bank.
Dalam keterangannya, Purbaya menyebut Jawa Barat memiliki deposito mencapai Rp4,17 triliun. Selain Jabar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut menyimpan deposito sebesar Rp14,683 triliun, dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Namun, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—menegaskan telah memverifikasi langsung ke pihak Bank BJB terkait tudingan tersebut.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito,” tegas KDM dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut KDM, jika memang ada pemerintah daerah yang menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan daerah. Ia pun meminta Menteri Keuangan untuk secara terbuka mengumumkan daerah mana saja yang dimaksud.
“Jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengelola keuangannya. Kesannya, belanja publik lebih kecil dibanding belanja aparatur dan dana justru diparkir untuk mengejar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” ujarnya.
KDM menilai, tudingan seperti itu bisa merusak citra daerah yang selama ini sudah bekerja keras memperbaiki tata kelola fiskal. Jika semua daerah dianggap sama, kata dia, maka daerah yang efisien justru akan terdampak penurunan daya dukung fiskal.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar saat ini justru sedang mempercepat realisasi belanja publik, khususnya pada sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat, di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan secara ketat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data Bank Indonesia yang mencatat dana pemerintah daerah yang masih mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Jumlah itu terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
KDM berharap klarifikasi ini bisa meluruskan informasi dan mencegah salah persepsi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat.
“Kami di Jabar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas fiskal. Tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
