oleh

Hingga Kini Garut Masih Miliki Desa Tertinggal Terbanyak di Jawa Barat

GOSIPGARUT.ID — Kabupaten Garut hingga kini masih merupakan kabupaten terbanyak memiliki desa tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Jawa Barat.

Berdasarkan data Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Garut pada 2020 mencapai sebanyak 32 desa dari total 421 desa yang ada. Jumlah desa tertinggal tersebut berkurang dari sebelumnya yang mencapai 58 desa.

Urutan kedua terbanyak desa tertinggalnya ditempati Kabupaten Karawang sebanyak 24 desa, disusul Kabupaten Tasikmalaya dengan 23 desa tertinggal.

Selain Kabupaten Garut, Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya, ada sebanyak enam kabupaten lainnya masih memiliki desa tertinggal, yakni Kabupaten Cianjur (16 desa tertinggal), Kabupaten Purwakarta (8 desa), Kabupaten Sukabumi (8 desa), Kabupaten Kuningan (4 desa), dan Kabupaten Cirebon (2 desa).

Baca Juga:   Lapangan Kerja di Garut Minim, Angka Pengangguran Cukup Tinggi

Akan tetapi Garut bisa sedikit bangga dengan meningkatnya jumlah desa mandiri dari semula satu desa menjadi lima desa mandiri. Kabupaten Garut menempati urutan ke-14 terbanyak dari 19 kabupaten/kota di Jabar yang memiliki desa mandiri. Dari sebanyak 264 desa mandiri di Jawa Barat, sebanyak lima desa di antaranya berada di Kabupaten Garut.

Selain desa tertinggal, dan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus berkutat di urutan terbawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat masih merupakan pekerjaan rumah tak kunjung terselesaikan dalam 20 tahun terakhir.

Angka IPM Garut dengan poin 66,22 saat ini masih menempati ranking ketiga terbawah di Jawa Barat dengan pertumbuhan justeru melorot. IPM Garut juga terpaut jauh dari rata-rata IPM Jawa Barat mencapai 72,30 poin.

Baca Juga:   Jubir Covid-19: Trend Penularan Virus Corona di Garut Alami Penurunan

Padahal berbagai program bantuan pengentasan kemiskinan untuk Garut dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat terus menggelontor, baik sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun ekonomi. Pun berbagai penghargaan kerap diperoleh Garut dari pemerintah pusat maupun provinsi, di bidang perencanaan, pengelolaan APBD, pembangunan hingga pelayanan publik.

Termasuk mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari BPK RI atas laporan keuangan daerahnya. Presiden Joko Widodo bahkan terbilang rajin mengunjungi Garut memperlihatkan dukungannya terhadap pembangunan Garut.

Baca Juga:   Setelah Lewati Seleksi Ketat, Deni Suherlan Dilantik Jadi Sekda Garut

“Tetapi mengapa semua dukungan dan berbagai penghargaan itu terkesan kurang atau mungkin tidak berdampak terhadap peningkatan pembangunan kesejahteraan rakyatnya? Jumlah warga miskin di Garut seolah tak bergeser, bahkan bisa jadi bertambah dengan adanya wabah Covid-19 sekarang ini,” kata pemerhati kebijakan publik Dudi Supriyadi.

Dia juga mempertanyakan kinerja dan kiprah DPRD Garut dalam mengawasi eksekutif atas kondisi Garut yang seperti itu.

“Semestinya, DPRD bisa memaksimalkan fungsi pengawasannya demi amanah yang diembankan rakyat yang diwakilinya. Kalau pun menjadi mitra eksekutif, seyogyanya tetap kritis. Jangan menjadi mitra yang kebablasan,” kata Dudi. (IK/Zainulmukhtar)

Komentar

Berita Terkait