GOSIPGARUT.ID — Slogan “Garut Hebat” yang kerap digaungkan Bupati dan Wakil Bupati Garut ternyata berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan di lapangan. Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang seharusnya menopang pendidikan nonformal, justru dituding berubah menjadi ladang kepentingan segelintir pihak.
Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menilai fenomena PKBM bermasalah di Garut bukan sekadar lemahnya pengelolaan, tetapi sudah menjadi bentuk pembiaran sistemik.
“PKBM awalnya dimaksudkan untuk anak-anak putus sekolah, juga untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Tapi kenyataannya, banyak yang fiktif. Ada yang hanya mengejar dana tanpa aktivitas pembelajaran nyata,” kata Ade, Selasa (9/9).
IPM Garut terperosok di dasar Jabar
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mempertegas kondisi suram itu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut hanya berada di posisi 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan skor 69,9. Angka tersebut jauh tertinggal dari rata-rata provinsi sebesar 74,92.
Rata-rata lama sekolah (RLS) pun hanya 7,85 tahun, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat 8,87 tahun.
“Bayangkan, birokrasi selalu bicara Garut Hebat. Faktanya, IPM kita justru hebat dari bawah. Ini potret nyata gagalnya pengawasan pemerintah daerah,” ujar Ade.
Bupati tegur Disdik, GIPS desak audit PKBM
Ironinya, sehari sebelumnya Bupati Garut Abdusy Syakur Amin juga menyoroti masalah serupa. Ia menegur keras Dinas Pendidikan karena hampir 90 persen PKBM di Garut bermasalah, mulai dari tidak terakreditasi hingga diduga fiktif.
“Kalau hampir semua PKBM bermasalah, artinya ada yang salah secara struktural. Kami mendesak audit menyeluruh, termasuk membuka transparansi penggunaan anggaran. Jangan sampai PKBM dijadikan ATM oknum tertentu,” kata Ade.
“Garut Hebat” jauh dari realita
Menurut GIPS, jargon “Garut Hebat” yang digembar-gemborkan pemerintah daerah terasa hambar jika pendidikan tetap terpuruk.
“Bagaimana mau hebat kalau pendidikan dibiarkan bobrok begini? PKBM fiktif, IPM jatuh, dan tata kelola pendidikan amburadul. Garut Hebat itu jauh sekali kalau birokrasi masih seperti ini,” sindir Ade.
Generasi jadi taruhan
Lebih jauh, GIPS mengingatkan bahwa pembiaran PKBM abal-abal sama saja menyiapkan bom waktu sosial. Rendahnya partisipasi sekolah, minimnya kualitas guru, hingga jebloknya mutu pendidikan dikhawatirkan memperparah lingkaran kemiskinan di Garut.
“Ini bukan sekadar angka IPM. Ini tentang masa depan generasi Garut. Kalau PKBM terus jadi proyek bancakan, jangan harap lahir generasi hebat. Yang ada hanya laporan hebat di atas kertas, rakyat tetap sengsara,” tegas Ade.
GIPS menuntut langkah konkret: penertiban PKBM fiktif, penguatan lembaga yang benar-benar berfungsi, serta pembenahan tata kelola pendidikan berbasis transparansi dan akuntabilitas. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
