Kesehatan

Tekan Angka Depresi, Pemprov Jabar Dorong Penempatan Psikolog Klinis di Puskesmas

×

Tekan Angka Depresi, Pemprov Jabar Dorong Penempatan Psikolog Klinis di Puskesmas

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama Sekda Jabar Herman Suryatman menghadiri acara Sosialisasi Peran Psikolog Klinis dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/5/2025). (Foto: Rizal FS)

GOSIPGARUT.ID — Keberadaan psikolog klinis di tingkat pelayanan primer seperti Puskesmas sangat penting. Pemprov Jawa Barat berkomitmen menghadirkan layanan psikolog klinis di Puskesmas sebagai bagian dari upaya serius mengatasi tingginya prevalensi gangguan kesehatan jiwa di masyarakat.

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan pada acara Sosialisasi Peran Psikolog Klinis dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/5/2025).

“Psikolog klinis adalah lembaga kesehatan esensial di Puskesmas yang berperan dalam pencegahan, deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa,” ujarnya.

Erwan menuturkan, layanan psikologi klinis yang profesional di tingkat primer dapat membantu menurunkan beban rumah sakit jiwa dan rumah sakit rujukan.

Baca Juga:   Bagaimana Merawat Kulit Agar Tetap Sehat dan Glowing Saat Berpuasa? Ini Kata Dokter Eddy Karta

Oleh karena itu, Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendorong pemerataan layanan psikolog klinis di seluruh Puskesmas.

“Saya berharap paling tidak tahun depan 300-500 Puskesmas sudah memiliki psikolog klinis dan ke depan bisa merata di seluruh 1.000 lebih Puskesmas di Jabar,” tegas Erwan.

Namun ia mengingatkan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.

“Jangan sampai kita sudah sosialisasi, tapi psikolognya tidak ada. Segala sesuatu harus disiapkan secara matang dan ada aksi nyata, bukan hanya rapat-rapat tanpa implementasi,” tambah Erwan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengungkapkan bahwa Jabar menjadi provinsi dengan prevalensi depresi tertinggi di Indonesia, yaitu 3,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terakhir.

Baca Juga:   Vaksin Covid-19 Akan Tiba di Garut Awal Februari, Diperuntukkan bagi Nakes

Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm bagi seluruh pihak.

“Jawa Barat harus bertransformasi dari provinsi dengan tingkat depresi tertinggi menjadi provinsi paling bahagia. Maka layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat harus segera diakselerasi,” tegas Herman.

Tekanan ekonomi

Ia juga mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama depresi masyarakat.

“Ada 96.000 kasus perceraian di Jabar, 90.000 di antaranya adalah gugatan dari perempuan. Ini menunjukkan ketahanan keluarga kita rentan,” ujar Herman.

Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka pinjaman online dan praktik judi online yang telah menjangkiti anak-anak.

Untuk itu, Herman menekankan pentingnya penanganan yang tak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif.

“Kita butuh penataan kelembagaan dan SDM. Puskesmas bisa mulai melakukan pelayanan meski belum sempurna. Sambil berjalan kita terus sempurnakan. Jangan menunggu sempurna baru jalan,” katanya.

Baca Juga:   Pemprov Jabar Pangkas Anggaran Rutin, Guyur Rp4 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Infrastruktur Dasar

Dukungan pusat

Herman juga meminta dukungan pemerintah pusat agar formasi psikolog klinis dapat difasilitasi, terutama bagi Puskesmas yang telah berbadan layanan umum daerah (BLUD) dan memiliki kemandirian fiskal.

“Tujuan utama kita bukan hanya menambah formasi, tapi meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara konkret,” tegasnya.

Herman pun berharap agar semua pihak bergerak cepat. “Tidak perlu panjang prosesnya, kalau perlu langsung action. Yang penting niatnya demi kesehatan jiwa masyarakat Jabar,” tutupnya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Respon (1)

  1. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma layanan kesehatan yang semakin holistik—tidak hanya berfokus pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Penempatan psikolog klinis di Puskesmas adalah bentuk konkret integrasi promotif-preventif dalam kesehatan mental berbasis komunitas. Langkah ini sejalan dengan prinsip WHO bahwa “there is no health without mental health”. Semoga masyarakat makin sadar bahwa merawat jiwa sama pentingnya dengan merawat raga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *