Aris Munandar Serap Aspirasi di Cisompet dan Cibalong, Inilah Keinginan Warga

GOSIPGARUT.ID — Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyerap aspirasi warga di Kecamatan Cisompet dan Cibalong, Garut Selatan, pada Senin dan Selasa (20 dan 21 Januari 2020).

Kegiatan yang merupakan pelaksanaan reses masa sidang kesatu tahun anggaran 2020 ini, dimulai di Kecamatan Cisompet dengan menggunakan tempat di Aula Desa Cisompet. Hadir para kepala desa se-Kecamatan Cisompet dan warga setempat.

Sementara di Kecamatan Cibalong, pelaksanaan reses berlangsung Selasa (21/1/2020), mengambil tempat di halaman Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Cibalong. Dihadiri Camat Ahmad Mawardi, Ketua Apdesi, para kepala desa se-Kecamatan Cibalong, dan warga.

Pada reses hari pertama, warga Kecamatan Cisompet mengusulkan keinginannya kepada anggota Komisi II itu. Di antara keinginannya adalah penuntasan pembangunan jalan desa, sarana olahraga, dan sarana keagamaan.

“Dalam hal pembangunan jalan, warga meminta untuk mengutamakan membangun jalan poros desa dan poros kecamatan. Ada juga warga yang meminta dibangunkan jembatan, yaitu warga Kampung Jadun, Desa Neglasari; dan warga Panyindangan yang ingin dibangunkan jembatan Cipalabuh karena sudah tidak layak pakai,” ujar Aris, Rabu (22/1/2020).

Sementara aspirasi dan keinginan warga Kecamatan Cibalong yang disampaikan saat reses lebih banyak lagi. Maklum kecamatan ini merupakan lumbung suara bagi Aris dalam Pileg 2019 lalu.

“Semua aspek yang diminta warga Kecamatan Cibalong, mulaidari soal peningkatan IPM, pembangunan sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan penambahan tenaga pendidik PNS yang masih kurang,” terang Aris.

Menurutnya, kekurangan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Cibalong sangat memprihatinkan. Di mana, satu sekolah hanya ada dua atau tiga tenaga pengajar yang PNS, terutama di sekolah dasar.

“Warga Cibalong pun meminta anggaran untuk operasional PKK ikut diperhatikan agar diusulkan ke pemerintah supaya besarannya ditingkatkan. Hal ini sangat penting guna menunjang kegiatan ibu-ibu PKK terutama dalam mensukseskan 10 tugas pokoknya,” ujar Aris.

Ia berjanji, setelah semua aspirasi warga itu dicatat, akan segera disampaikan pada saat pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), supaya bisa dianggarkan pada waktu penetapan APBD.

“Semua usulan dari tiap kecamatan sudah dicatat dan diarsipkan, untuk jadi bahan nanti saat paripurna laporan hasil reses di kantor DPRD bersama Bupati Garut,” kata Aris. ***