oleh

Partai Berkarya Garut Soroti Praktek “Beli Suara” yang Terkesan Dibiarkan

GOSIPGARUT.ID — Proses pemilihan legislatif (Pileg) 2019 memiliki banyak persoalan. Di antaranya, yaitu sulitnya partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan form C1, quick count yang meresah masyarakat, juga maraknya money politics atau “beli suara” yang dilakukan sejumlah caleg.

Menurut Sekretaris Partai Berkarya Kabupaten Garut, Risan Sugiayasin, beberapa temuan “beli suara” bahkan sampai ada yang viral di media massa. Namun entah kenapa penangannya sampai hari ini tidak kedengaran sama sekali.

“Saya pikir bahwa suatu kepercumaan dan langkah mubazir bagi partai politik untuk membina dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat akan kesadaran memilih para wakil rakyat, manakala hal ini dikotori oleh praktek ‘beli suara’ di 3-4 hari terakhir menjelang pelaksanaan pemungutan suara yang dikenal dengan serangan pajar,” kata dia, Rabu (24/4/2019).

Baca Juga:   Bawaslu Garut akan Tindak Tegas Pelaku Money Politics

Oleh karena itu, pihaknya menuntut kinerja Bawaslu dan Gakumdu sebagai pengawas dan penegakan hukum terpadu atas persoalan yang terjadi seputar pemilu 2019. “Saya ingin penegakan hukum bisa berjalan di negeri ini. Dan perlu diingat berapa uang rakyat untuk membayar kalian supaya hukum tegak? Sementara kalian tidak melakukan apa-apa,” tandas Risan.

Bagi caleg yang melakukan “beli suara” pihaknya berharap mendapat sanksi yang tegas. Secara administratif, kata mantan anggota DPRD Garut ini, caleg bersangkutan harus didiskualifikasi dan suaranya dianggap tidak syah karena itu jelas merupakan “suara belian”.

Baca Juga:   Pemprov Jabar Beri Perhatian Khusus Terhadap Garut, Cianjur, dan Sukabumi

“Secara hukum pidana, praktek ‘beli suara’ merupakan suatu kejahatan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh seseorang. Sebagai catatan, bahwa dengan praktik ‘beli suara’ akan memungkinkan dan membuka peluang untuk caleg bersangkutan menjadi koruptor di kemudian hari. Dan apabila fenomena ini dibiarkan dan berlalu bagai angin, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi di Indonesia,” kata Risan. (Yus/FJ)

Komentar

Berita Terkait