GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menegaskan, korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat jauh lebih banyak dibanding korban bencana alam.
“Bencana alam sampai hari ini menewaskan 74 orang. Tapi korban kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 jiwa. Jadi, kalau bicara darurat, seharusnya yang kita tangani serius adalah lalu lintas, bukan hanya bencana,” ujar Dedi Mulyadi — akrab disapa KDM — dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
Pernyataan tersebut menjadi tamparan bagi semua pihak yang selama ini mengabaikan sektor keselamatan jalan. Menurut Dedi, lalu lintas di Jawa Barat telah menjadi “bencana buatan manusia” yang menelan ribuan korban setiap tahun.
KDM menegaskan, Pemprov Jabar kini sedang menjalankan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang, sekaligus memperketat pengawasan kendaraan di jalan raya.
Langkah konkret pertama adalah membangun pos layanan jalan terpadu, dilengkapi mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, hingga tim medis dan keamanan.
“Ini bukan proyek simbolik. Kita ingin penanganan cepat setiap kali ada insiden di jalan. Satu jam pertama itu penting untuk menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
2026: Bengkel Resmi Akan Jadi ‘Hakim’ Kelayakan Kendaraan
Mulai tahun 2026, Jawa Barat akan menerapkan reformasi besar dalam uji KIR kendaraan. Kendaraan tidak lagi diuji di tempat pengujian konvensional, melainkan di bengkel resmi bersertifikat.
“Kalau nanti ada kecelakaan karena mobilnya tidak laik, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab. Ini supaya semua pihak punya rasa tanggung jawab atas keselamatan,” ujar KDM.
Kebijakan ini sekaligus menekan praktik manipulasi data uji KIR yang selama ini menjadi celah kendaraan tak laik jalan tetap beroperasi.
Audit Besar-besaran Perusahaan Angkutan Darat
Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan angkutan darat, bekerja sama dengan Organda Jawa Barat.
“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal, yang karoserinya diubah tanpa standar. Semua harus tertata, terdata, dan terawasi,” tegas Dedi.
Menurutnya, keselamatan bukan sekadar urusan pengemudi, tetapi juga soal manajemen armada, kualitas perawatan, dan tanggung jawab perusahaan.
KDM juga mengungkap kondisi memprihatinkan infrastruktur transportasi di Jawa Barat. Berdasarkan data Pemprov, sebagian besar jembatan di Jabar berada dalam kondisi kurang layak.
“Hari ini kami punya data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Karena itu, mulai sekarang kami percepat pembangunan jembatan baru dan rehabilitasi yang rusak,” ungkapnya.
Sementara untuk kawasan industri, Pemprov Jabar akan membangun “jalan premium” — jalan dengan tiga hingga empat lajur dan ketahanan lebih tinggi — demi mendukung arus logistik dan keselamatan transportasi berat.
“Jalan di kawasan industri harus premium. Lajurnya banyak, kualitasnya kuat, dan aman dilalui kendaraan besar,” katanya.
KDM menekankan, kebijakan ini bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi perubahan cara pandang terhadap keselamatan publik.
“Kita sering sibuk menyiapkan logistik untuk bencana, tapi lupa menyiapkan sistem untuk mencegah ribuan nyawa melayang di jalan,” ujarnya.
Dengan integrasi kebijakan transportasi, pengawasan kendaraan, dan pembenahan infrastruktur, Dedi Mulyadi berharap Jawa Barat bisa keluar dari “darurat lalu lintas” yang selama ini dianggap biasa.
“Tidak ada pembangunan yang bermakna kalau di jalan rakyat terus kehilangan nyawa. Keselamatan harus jadi fondasi utama,” pungkasnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
