GOSIPGARUT.ID — Dunia konstruksi di Kabupaten Garut tengah bergolak. Di balik deru alat berat dan gemerincing anggaran proyek pemerintah, muncul tudingan tajam soal praktik monopoli yang diduga sudah mengakar.
Kontraktor muda Muhamad Miraj secara blak-blakan menyoroti adanya pola pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilainya “sudah diskenariokan” sejak sebelum proses tender dimulai.
“Banyak proyek pemerintah yang sudah diatur siapa pemenangnya sebelum tender dibuka. Ini bukan rahasia, tapi kenyataan di lapangan,” ungkap Miraj, Minggu (12/10/2025).
Menurutnya, sejumlah proyek strategis di dinas-dinas besar seperti PUPR, Perkim, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan, menjadi ladang permainan bagi kelompok tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
“Sistem pengadaan di Garut makin jauh dari kata transparan. Yang punya akses politik lebih diuntungkan. Kontraktor kecil cuma jadi penonton, atau dipaksa ikut arus,” tegas Miraj.
Ia juga menuding lemahnya Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menjaga integritas sistem pengadaan.
“Pengawasan nyaris tak berfungsi. Proyek seolah bisa ‘dipesan’ lewat jalur belakang. Kalau begini terus, kualitas pembangunan di Garut akan rusak total,” ujarnya.
Miraj menegaskan, praktik semacam itu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menuntut asas efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.
“Kalau proyek dikuasai kelompok tertentu karena kedekatan politik, itu bukan hanya melanggar etika, tapi bisa masuk ranah hukum,” katanya menegaskan.
Tak hanya pemerintah daerah, Miraj juga menyentil asosiasi kontraktor yang dinilainya kehilangan keberanian.
“Asosiasi sekarang seperti mati suri. Mereka tahu ada praktik kotor, tapi memilih diam. Padahal tugasnya melindungi anggota, bukan jadi penonton,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa praktik pengaturan proyek bisa berujung fatal. “Cepat atau lambat, BPK akan menemukan kejanggalan. Dari situ bisa berkembang jadi kasus pidana. Kalau sistem dibiarkan busuk, jangan kaget kalau ada yang terseret hukum nanti,” ucapnya memperingatkan.
Miraj pun mendesak Pemkab Garut untuk menertibkan sistem pengadaan dan memutus dominasi kelompok yang bermain di balik layar.
“Kalau serius ingin bangun Garut, bersihkan dulu dapur pengadaan. Jangan biarkan pembangunan jadi ladang bagi segelintir orang. Reformasi birokrasi jangan hanya jadi slogan,” pungkasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
